Mahfud MD: Atas Nama Apapun, Sweeping Melanggar Hukum

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Bogor - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan tindakan sweeping yang kerap dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu adalah perbuatan yang melanggar hukum. “Atas nama apapun tidak boleh, itu melanggar undang-undang," kata Mahfud di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 Februari 2018.

    Penegasan ini disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Dewan Pers.

    Mahfud memberi contoh ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan mengenakan pakaian natal bagi pekerja muslim adalah haram. Lantas ada yang beberapa kelompok masyarakat yang melakukan sweeping ke toko dan pusat perbelanjaan. Mereka kemudian memaksa pekerja muslim melepas atribut natal yang dikenakan. "Orang yang melakukan sweeping itu bisa dihukum," katanya.

    Menurut Mahfud MD, tindakan sweeping hanya boleh dilakukan oleh Polisi dan TNI. Tugas polisi adalah menegakkan hukum bagi yang melanggar keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan kewenangan TNI dalam menegakkan hukum dilakukan apabila ada anacaman terhadap ketahanan negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.