Bertemu Jokowi, Zulkifli Hasan: Tidak Membahas Pemilihan Presiden

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Zulkifli Hasan diangkat sebagai

    Ketua MPR Zulkifli Hasan diangkat sebagai "ebes" atau bapak oleh suporter klub sepak bola Arema Malang, Aremania. (twitter/@sahabatzulhas)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada Senin, 19 Februari 2018. Zulkifli mengatakan pertemuan itu tidak membahas pemilihan presiden 2019.

    “Masih jauh, Belanda. Nantilah kita urus itu. Sekarang rakyat dulu, nih," kata Zulkifli di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2018.

    Baca:
    Jokowi Maju Pilpres 2019, Ini Analisis Pengamat...
    SMRC: Presiden Jokowi Kunci Elektabilitas PDIP...

    Beredar kabar bahwa Zulkifli menemui Jokowi di Istana Presiden kemarin siang sekitar pukul 11.30. Pertemuan itu disinyalir membahas sikap Partai Amanat Nasional dalam pilpres 2019.

    Namun Zulkifli membantah. Menurut dia, pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak spesial. Ketua Umum PAN itu mengatakan kerap bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan aspirasi publik. “Saya sama Pak Presiden kan sering (bertemu).”

    Baca juga: Pengamat Peringatkan Jokowi tentang Alumni...
     
    Seringnya pertemuan Jokowi-Zulkifli itu juga didukung fakta bahwa PAN merupakan partai pendukung pemerintah. “Kalau saya dengar dari publik yang disampaikan ke kami, saya akan sampaikan dengan santun,” ujar Zulkifli.

    Dalam pertemuan itu, Zulkifli mengaku menyampaikan keluhan masyarakat tentang impor jagung. Masyarakat meminta pemerintah memberi bibit jagung untuk ditanam sendiri ketimbang mengimpornya. “Hal-hal seperti ini kami sampaikan kepada Presiden.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.