Anggota DPR Fayakhun Andriadi Jadi Tersangka Suap Bakamla

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Anggota DPR, Fayakhun Andriadi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarata, 31 Januari 2018. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya resmi menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut atau Bakamla.

"Berdasarkan alat bukti yang KPK miliki, kami yakin untuk menetapkan FA (Fayakhun Andriadi) sebagai tersangka," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Dalam proses penetapan, tim penyidik KPK mendapat beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, surat, barang elektronik, serta fakta persidangan. Alat-alat bukti tersebut, kata Alex, menunjukkan bahwa Fayakhun diduga memuluskan anggaran Bakamla.

Baca juga: KPK Bakal Rilis Nama Tersangka Baru Kasus Suap Bakamla

Alex mengatakan Fayakhun diduga menerima fee 1 persen atau Rp 12 miliar dari total anggaran Bakamla Rp 1,2 triliun. Pemberian suap ini dilakukan secara bertahap empat kali dari tersangka Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta. Selain itu, ia diduga menerima US$ 300 ribu.

Dengan begitu, Fayakhun diduga terlibat dalam korupsi terkait dengan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2016, yang akan diberikan kepada Bakamla.

Atas perbuatannya, kata Alex, Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus ini, Fayakhun merupakan tersangka keenam. Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang lain sebagai tersangka, yaitu Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi; Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan M. Adami Okta dari pihak swasta; serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.

Baca juga: Eks Pejabat Bakamla Mengaku Terima Suap Sebab Takut Dimarahi Bos

Saat ini, Nofel masih menjalani proses persidangan. Adapun empat orang lain telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nama Fayakhun disebut dalam dakwaan Nofel. Fayakhun Andriadi diduga menerima imbalan US$ 927.756 atau sekitar Rp 12,8 miliar dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk membuka blokir penganggaran drone dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.






PSI Sambangi Golkar, Mau Merapat ke KIB?

34 hari lalu

PSI Sambangi Golkar, Mau Merapat ke KIB?

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor Partai Golkar, Slipi.


KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Kader Golkar

28 Juni 2022

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Kader Golkar

KPK akan menyampaikan materi tentang antikorupsi kepada kader Partai Golkar dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni, Prabowo Dikabarkan Menemui Jokowi

14 Juni 2022

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni, Prabowo Dikabarkan Menemui Jokowi

Di tengah kencangnya isu reshuffle kabinet, Prabowo dikabarkan menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.


Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

8 Juni 2022

Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

Projo menanggapi komentar sejumlah politikus PDIP soal manuver mereka merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu.


KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Atas Vonis PT Merial Esa

20 April 2022

KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Atas Vonis PT Merial Esa

KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang menyatakan PT Merial Esa bersalah melakukan tindak pidana suap di proyek Bakamla


76 Tahun Herjuno Darpito Sri Sultan Hamengkubuwono X

3 April 2022

76 Tahun Herjuno Darpito Sri Sultan Hamengkubuwono X

Sri Sultan Hamengkubuwono X berusia 76 tahun. Gubernur DI Yogyakarta ini bernama lahir Herjuno Darpito. Begini kiprahnya.


Seribu Laskar Satkar Ulama Hadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat

1 April 2022

Seribu Laskar Satkar Ulama Hadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat

Satkar Ulama menjadi pilar partai untuk membina umat serta mendekatkan atau mempererat hubungan ulama dan umara.


Bamsoet Berduka Politisi Muda Golkar Wafat

28 Maret 2022

Bamsoet Berduka Politisi Muda Golkar Wafat

Ichsan Firdaus dari Dapil Jawa Barat V dinilai teguh dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia meninggal saat menempuh studi S3 di UGM.


Airlangga Bantah Pertemuannya dengan Surya Paloh Bahas Anies Baswedan

17 Maret 2022

Airlangga Bantah Pertemuannya dengan Surya Paloh Bahas Anies Baswedan

Airlangga Hartarto meluruskan kabar soal pertemuannya dengan Surya Paloh pekan lalu membahas duet Airlangga - Anies di Pilpres 2024.


Polemik Masa Jabatan Presiden Jokowi: Bagaimana Dibanding Negara di ASEAN?

1 Maret 2022

Polemik Masa Jabatan Presiden Jokowi: Bagaimana Dibanding Negara di ASEAN?

Soal aturan masa jabatan presiden di negara-negara ASEAN ada yang menetapkan 5 atau 6 tahun dan lainnya.