RUU MD3 Disahkan, Dua Fraksi DPR Walk Out

08-nas210317-Revisi-UUMD3-pimpinanDPR

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi undang-undang. Menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, pengesahan RUU ini diwarnai aksi walk out dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NasDem.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memimpin rapat paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018. Ratusan anggota DPR pun menyerukan, "Setuju."

Baca juga: Bambang Soesatyo Ketua DPR, Golkar Ingin Beresi Revisi UU MD3

Sebelum itu, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan partainya meminta pengesahan RUU MD3 ditunda. Alasannya, Fraksi PPP menemukan persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan UU MD3. "Dalam proses pengambilan keputusan, Faksi PPP menyatakan walk out," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate menyatakan pihaknya menolak melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU MD3. Ia meminta pemerintah dan DPR menunda pengesahan. "Kami mohon tidak disahkan hari ini," ucapnya. Partai NasDem pun walk out.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas berharap pengesahan memperkuat fungsi dan tugas MPR, DPR, dan DPD. Ia menyebutkan beberapa persoalan yang direvisi dalam RUU MD3 itu berupa penambahan kursi MPR, DPR, DPD, dan wakil pemimpin Mahkamah Kehormatan Dewan.

Beberapa isu krusial lain terkait dengan penambahan rumusan bab pemanggilan paksa yang melibatkan kepolisian, penggunaan hak angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. "Juga menghidupkan kembali badan akuntabilitas keuangan negara," tutur Supratman.

Baca juga: DPR dan Menkumham Gelar Rapat Bahas UU MD3

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyatakan pemerintah menerima pengesahan RUU MD3. Menurut dia, pengesahan ini meningkatkan kerja legislatif dan eksekutif dengan prinsip check and balances.

Nantinya, kata dia, penyusunan jumlah pimpinan MPR dan DPR juga mencerminkan keterwakilan pemenang pemilu. "Perlu penataan struktur organisasi agar mencerminkan asas proporsionalitas," katanya.






Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

7 jam lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

9 jam lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

10 jam lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

12 jam lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

12 jam lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

16 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

17 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

17 jam lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

18 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

20 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah