Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bambang Soesatyo Ketua DPR, Golkar Ingin Beresi Revisi UU MD3

Reporter

image-gnews
Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo dalam sebuah rapat paripurna DPR. Ia menjadi salah satu politikus Partai Golkar yang digadang-gadang menjadi pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo dalam sebuah rapat paripurna DPR. Ia menjadi salah satu politikus Partai Golkar yang digadang-gadang menjadi pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar memilih Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Setya Novanto. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan Bambang terpilih di antara enam politikus karena ia dianggap lebih senior dan berpengalaman.

"Di antara enam nama, dia yang bisa bereskan urusan ini," kata Sarmuji kepada Tempo, Ahad, 14 Januari 2018. Kader partai beringin yang sempat masuk bursa adalah Aziz Syamsuddin, Zainudd in Amali, Kahar Muzakir, Agus Gumiwang, dan Rambe Kamarul Zaman. 

Baca: Besok, Golkar Umumkan Nama Ketua DPR ...

Menurut Sarmuji, Bambang juga orang yang dianggap paling bisa menjalankan tugas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Usul revisi Undang-Undang MD3 muncul pada September 2015.

Ketika itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin mendapatkan haknya sebagai partai pemenang pemilu untuk bisa duduk di kursi pimpinan DPR. Sebab, undang-undang itu mengatur sistem pemilihan pimpinan DPR harus diusulkan dalam satu paket koalisi. Berbeda dengan sebelumnya, pimpinan DPR sesuai dengan urutan partai pemenang pemilu. Melalui revisi, kursi pimpinan DPR bisa bertambah dari lima menjadi enam sehingga PDIP memiliki peluang mendapatkan jatah.

Namun pembahasan berlarut-larut karena partai-partai lain juga ingin memperoleh jatah kursi pimpinan. Bambang, kata Sarmuji, diharapkan bisa membujuk fraksi lain agar mengalah demi kelancaran pembahasan revisi. Airlangga juga sudah membicarakan revisi undang-undang itu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Golkar merupakan partai yang telah menyatakan mendukung pencalonan Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun depan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga:
Golkar Pastikan Bambang Soesatyo Diajukan Sebagai Ketua DPR ...
Aburizal Bakrie Restui Bambang Soesatyo Jadi ...

Ketua PDIP, Alex Indra Lukman, mengatakan partainya siap bekerja sama dengan Bambang untuk merevisi Undang-Undang MD3. "Dengan memberikan tempat untuk PDIP," ujarnya. 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, mengatakan berlarut-larutnya revisi Undang-Undang MD3 bukan murni kesalahan fraksi-fraksi di DPR. Revisi undang-undang tersebut tidak kunjung dibahas gara-gara pemerintah belum menyerahkan daftar inventarisasi masalah. "Soal kursi pimpinan, perlu dibahas lagi nanti bersama-sama fraksi lain." PKB adalah salah satu fraksi yang mengincar kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bambang Soesatyo mengatakan siap menjalankan agenda partai, termasuk melobi fraksi untuk membereskan perebutan kursi pimpinan MPR. "Komunikasi politik sudah berjalan," katanya.

ARKHELAUS WISNU | HUSSEIN ABRI | INDRI MAULIDAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Revisi UU MD3, Puan Maharani ke Dasco: Enggak Pernah Dengar, Kan?

7 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Revisi UU MD3, Puan Maharani ke Dasco: Enggak Pernah Dengar, Kan?

Partai yang saat ini menduduki jabatan sebagai pimpinan parlemen sepakat untuk tidak merevisi UU MD3.


Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

8 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

Puan maharani menyebut pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. soal hak angket.


Puan Minta Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Kemerdekaan Palestina

2 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Minta Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Kemerdekaan Palestina

Puan Maharani mendesak negara-negara adidaya di dunia untuk menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kemerdekaan Palestina.


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

2 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Bamsoet Dukung Aspen Medical Bangun Rumah Sakit Internasional

3 hari lalu

Bamsoet Dukung Aspen Medical Bangun Rumah Sakit Internasional

Pembangun awal di Depok dan berlanjut ke Cikarang, Karawang, hingga Makassar.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

6 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024