Mangkir dari Panggilan DPR Bakal Disandera

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) dan Taufiqulhadi saat menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 September 2017. Pansus hak angket KPK menjelaskan temuan hasil kerja mereka sejak Juni ini akan dilaporkan kepada Presiden sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 28 September mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, ada aturan yang menyebut polisi wajib membantu DPR memanggil paksa lembaga atau individu yang mangkir dari panggilan legislatif. Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, mengatakan hal itu merupakan bagian dari mekanisme kontrol DPR.

“Karena prinsip mekanisme kontrol adanya di DPR, sebagai representasi rakyat yang dipilih melalui pemilu,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jumat, 9 Februari 2018.

Baca juga: Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD Dibahas di Paripurna

Masinton menjelaskan, penambahan poin pada pasal 73, terkait dengan pemanggilan paksa pihak yang akan diperiksa DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan, yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Dia menambahkan, pasal tersebut berfungsi sebagai pengawas politik, bukan pengawas penegak hukum secara biasa.

Masinton menjelaskan, jika ada pihak yang mangkir dari panggilan DPR, akan ada penjemputan paksa yang dibantu oleh Kepolisian RI. “Kalau dipanggil tiga kali berturut-turut mangkir tanpa alasan yang jelas,” kata dia.

Pemanggilan paksa tersebut, berlaku untuk semua orang yang bersinggungan dengan DPR. Masinton mengatakan penyanderaan tersebut berupa penahanan di kepolisian selama 30 hari. “Ini berlaku untuk setiap orang,” ucap dia.

Baca juga: Bambang Soesatyo Ketua DPR, Golkar Ingin Beresi Revisi UU MD3

Sebelumnya, rapat kerja yang diselenggarakan antara Komisi Hukum DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyepakati adanya penambahan poin dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Alasan disepakatinya poin tersebut agar ada payung hukumnya ketika kepolisian melakukan penindakan pemanggilan paksa.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

10 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

10 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

13 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

16 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

17 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.