Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD Dibahas di Paripurna

Reporter

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo, di tengah skors rapat revisi UU MD3 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018. Tempo/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) menyepakati adanya penambahan kursi pimpinan DPR, Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kesepakatan itu diambil dalam rapat revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Februari 2018.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan para anggota Baleg telah sepakat menambahkan satu kursi pimpinan DPR, tiga kursi pimpinan MPR, dan satu kursi pimpinan DPD. Untuk kursi pimpinan DPR, Firman menuturkan bahwa pembahasan penambahan tersebut telah rampung.

Baca: DPR dan Menkumham Gelar Rapat Bahas UU MD3

Kendati telah disepakati jumlahnya, Baleg masih melanjutkan pembahasan mengenai penambahan kursi pimpinan MPR untuk mendapatkan titik temu. “DPR sudah clear dan yang MPR sedang pembahasan,” ucap Firman di tengah skorsing rapat tersebut.

Dalam rapat itu, Baleg juga menyepakati penempatan kursi pimpinan MPR dan DPR pada Pemilu 2019 nanti menggunakan sistem paket. Artinya, kursi pimpinan akan diduduki oleh partai pemenang pemilu. “Tidak ada pemilihan seperti dulu yang membuat kegaduhan,” ucap Firman menambahkan.

Baleg juga memutuskan menambahkan kursi pimpinan DPD dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah bertambahnya tugas DPD, yakni membatasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta memantau penggunaan anggaran daerah. Penambahan tugas itu dirasa akan cukup berat jika pimpinan DPD hanya berjumlah tiga orang seperti sekarang.

Baca: Bambang Soesatyo: Pemerintah Setuju Revisi UU MD3

Menurut Firman, dua fraksi di DPR menolak penambahan jumlah kursi tersebut. Keduanya adalah Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Namun, Firman menganggap enteng penolakan kedua fraksi tersebut. Sebab, keputusan nantinya akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. “Itu merupakan bagian dari dinamika,” kata Firman.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyepakati adanya penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Hasil rapat itu pun akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

HENDARTYO HANGGI






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.