Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD Dibahas di Paripurna

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo, di tengah skors rapat revisi UU MD3 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018. Tempo/Zara

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo, di tengah skors rapat revisi UU MD3 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018. Tempo/Zara

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) menyepakati adanya penambahan kursi pimpinan DPR, Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kesepakatan itu diambil dalam rapat revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Februari 2018.

    Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan para anggota Baleg telah sepakat menambahkan satu kursi pimpinan DPR, tiga kursi pimpinan MPR, dan satu kursi pimpinan DPD. Untuk kursi pimpinan DPR, Firman menuturkan bahwa pembahasan penambahan tersebut telah rampung.

    Baca: DPR dan Menkumham Gelar Rapat Bahas UU MD3

    Kendati telah disepakati jumlahnya, Baleg masih melanjutkan pembahasan mengenai penambahan kursi pimpinan MPR untuk mendapatkan titik temu. “DPR sudah clear dan yang MPR sedang pembahasan,” ucap Firman di tengah skorsing rapat tersebut.

    Dalam rapat itu, Baleg juga menyepakati penempatan kursi pimpinan MPR dan DPR pada Pemilu 2019 nanti menggunakan sistem paket. Artinya, kursi pimpinan akan diduduki oleh partai pemenang pemilu. “Tidak ada pemilihan seperti dulu yang membuat kegaduhan,” ucap Firman menambahkan.

    Baleg juga memutuskan menambahkan kursi pimpinan DPD dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah bertambahnya tugas DPD, yakni membatasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta memantau penggunaan anggaran daerah. Penambahan tugas itu dirasa akan cukup berat jika pimpinan DPD hanya berjumlah tiga orang seperti sekarang.

    Baca: Bambang Soesatyo: Pemerintah Setuju Revisi UU MD3

    Menurut Firman, dua fraksi di DPR menolak penambahan jumlah kursi tersebut. Keduanya adalah Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Namun, Firman menganggap enteng penolakan kedua fraksi tersebut. Sebab, keputusan nantinya akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. “Itu merupakan bagian dari dinamika,” kata Firman.

    Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyepakati adanya penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Hasil rapat itu pun akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.