Suap BPK, Terdakwa: Ada atau Tak Ada Uang, Opini Tetap WTP

Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK Ali Sadli (kanan) menjalani sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 18 Oktober 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli mengaku tak berwenang menentukan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2016. Karena itu, menurut Ali, ada atau tidaknya uang suap tidak akan berpengaruh pada status laporan keuangan Kemendes PDTT.

"Ada atau tidak ada uang, opini Kemendes PDTT tetap WTP," kata Ali di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Februari 2018.

Baca: Sidang Suap BPK, Jaksa Fokus Buktikan Keterlibatan Rochmadi Saptogiri

Ali Sadli menjalani sidang lanjutan hari ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi beberapa hal, salah satunya ihwal laporan harta kekayaan Ali.

Menurut Ali, pihak yang berwenang menentukan status laporan keuangan Kemendes adalah tim preview BPK. Sebagai bekas Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK, Ali memaparkan kewenangannya ada di bagian laporan, penghitungan, dan pengambil kesimpulan. "Pak Rochmadi sama juga tidak punya kewenangan, tapi beliau bisa menunjuk tim review. Kalau saya tidak," ujarnya.

Adapun Ali menyatakan dipaksa untuk menerima uang Rp 40 juta dari Kemendes. Uang itu merupakan hasil patungan para pejabat Kemendes yang diduga ditujukan untuk memperoleh opini WTP dari BPK.

Baca: Sidang Suap BPK, Saksi Akui Ada Titipan Uang dari Kemendes PDTT

Bersama Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri, Ali didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dari pejabat Kemendes PDTT. Suap diberikan terkait pemberian opini WTP oleh BPK dalam laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. Ali disebut menerima suap sebesar Rp 40 juta dan gratifikasi sebesar Rp 11,6 miliar

Selain dijerat dengan pasal penerimaan suap, keduanya juga dijerat dengan pasal pencucian uang. Ali dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang, sedangkan Rochmadi dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 UU yang sama.

Jaksa KPK juga mendakwa Ali telah melakukan pencucian uang berupa pembelian sejumlah aset berupa tanah hingga kendaraan bermotor. Salah satu contohnya, Ali diduga membeli sebidang tanah kavling seluas 258 meter persegi di Kompleks Kebayoran Symphoni Blok KM/A-19 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dari PT Jaya Real Properti.

Pembayaran dilakukan oleh istri Ali, Wuryanti Yustianti dalam kurun waktu Juni 2016 hingga April 2017, dengan total sekitar Rp 3,9 miliar. Uang untuk pembelian ini diduga berasal dari tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh auditor BPK itu.






Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

6 jam lalu

Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

Informasi lowongan kerja disiarkan melalui situs resmi Kementerian Desa PDTT dan telah merujuk pada surat bernomor 1779/SDM.00.03/IX/2022.


Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

10 hari lalu

Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

Penasehat hukum Ade Yasin minta hakim memerintahkan KPK mengembalikan barang bukti berupa ponsel, dan satu amplop berisi uang 2.770 dolar AS.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

10 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.


Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

11 hari lalu

Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

Istighosah serentak mendoakan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin itu diadakan di 40 kecamatan selama 4 hari berturut-turut.


Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

14 hari lalu

Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

16 unit mobil pemadam dan 72 personel Damkar diturunkan untuk memadamkan kebakaran di lantai empat gedung Kemendes PDTT tersebut.


Saksi Sebut Ade Yasin Gelar Rapat Soal Suap Untuk BPK, Ini Reaksi Kuasa Hukum

57 hari lalu

Saksi Sebut Ade Yasin Gelar Rapat Soal Suap Untuk BPK, Ini Reaksi Kuasa Hukum

Salah satu ASN Kabupaten Bogor mengaku hadir dalam rapat pengkondisian pemberian suap terhadap pegawai BPK yang dipimpin oleh Ade Yasin.


Eksepsi Ade Yasin Ditolak, Kabupaten Bogor Terima Opini WDP Atas Laporan Keuangan 2021

58 hari lalu

Eksepsi Ade Yasin Ditolak, Kabupaten Bogor Terima Opini WDP Atas Laporan Keuangan 2021

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin terjerat kasus dugaan suap BPK karena ingin memperbaiki opini atas laporan keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2021.


Ade Yasin Optimistis Bisa Buktikan Tak Terlibat Suap Auditor BPK

59 hari lalu

Ade Yasin Optimistis Bisa Buktikan Tak Terlibat Suap Auditor BPK

Dinalara juga mengaku heran karena KPK melakukan penjemputan Ade Yasin sebagai saksi pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.


Menjelang Sidang Putusan Sela Ade Yasin Hari Ini, Ulama Kabupaten Bogor Gelar Doa Bersama

59 hari lalu

Menjelang Sidang Putusan Sela Ade Yasin Hari Ini, Ulama Kabupaten Bogor Gelar Doa Bersama

Para ulama kompak menggelar doa bersama di berbagai wilayah Kabupaten Bogor bagi Ade Yasin, yang terjerat kasus dugaan suap BPK.


Sidang Eksepsi, Kuasa Hukum: KPK Seret Ade Yasin Tanpa Bukti

20 Juli 2022

Sidang Eksepsi, Kuasa Hukum: KPK Seret Ade Yasin Tanpa Bukti

Kuasa hukum Ade Yasin mengatakan, KPK menyeret kliennya ke kasus suap BPK perwakilan Jawab Barat tanpa melengkapi alat bukti.