Mahfud MD Enggan Komentari Polemik Ketua MK karena Tenggang Rasa

Reporter

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berfoto dengan kenang-kenangan berupa kolase foto dirinya dalam acara pisah sambut di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4). Usai melepas jabatan sebagai hakim konstitusi, Mahfud MD, Posisi Mahfud sebagai haklim konstitusi digantikan oleh Arief Hidayat dan MK akan melakukan pemilihan Ketua yang Baru Pada tanggal 3 April 2013. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD enggan mengomentari desakan mundur dari sejumlah pihak terhadap Ketua MK Arief Hidayat. Arief didesak mundur karena kasus pelanggaran etik.

"Saya sebagai mantan Ketua MK punya tepa selira (tenggang rasa) untuk tidak berbicara, apalagi mendiskreditkan Ketua MK yang saat ini sedang diminta pertanggungjawaban etiknya oleh masyarakat," kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Baca: Laporkan Arief Hidayat ke Dewan Etik, Peneliti MK Dibebastugaskan

Kendati enggan memberikan komentar spesifik mengenai Arief Hidayat, Mahfud memberikan contoh kasus pelanggaran etik seorang hakim konstitusi Arsyad Sanusi. Saat Mahfud masih menjabat Ketua MK, Arsyad dituduh melanggar kode etik karena anaknya menerima tamu seseorang yang sedang memiliki perkara di MK di kediaman Arsyad.

"Karena anaknya menerima tamu itu di rumahnya, meskipun tidak tahu, dia (Arsyad) mendapatkan teguran. Lalu dia langsung mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral. Dalam hal ini, saya tidak akan mendorong Pak Arief berbuat apa-apa. Itu tanggung jawab moral masing-masing," kata dia.

Mahfud mengatakan untuk menjaga profesionalitas serta marwah MK, saat menjabat Ketua MK ia menghindari hal-hal yang berkaitan dengan surat titipan atau katebelece. Bahkan, Mahfud mengaku pernah mencoret lamaran keponakan kandungnya untuk menjadi pegawai di MK yang saat itu dia pimpin.

Simak: Arief Hidayat Diminta Mundur, Pengamat: Menjaga Marwah MK

"Meskipun dia lulus tes, saya coret, tidak boleh. Saya suruh cari kerja di tempat yang lain jangan di tempat om-nya. Maksud saya bahwa urusan katebelece menjadi perhatian saya," kata dia.

Sebagai mantan Ketua MK Mahfud berharap seluruh hakim MK mampu menjaga marwah serta kewibawaan lembaganya. "Sebagai mantan Ketua MK saya ingin MK tetap dijaga dengan baik," kata dia.

Lihat: ICW Desak Ketua MK Arief Hidayat Segera Mengundurkan Diri

Ketua MK, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pada 2016, Arief  pernah mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Pemberian sanksi itu karena Arief dianggap membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" atau memberikan posisi kepada seorang kerabatnya.

Pelanggaran kedua, yakni Arief terbukti melakukan pertemuan dengan sejumlah Pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Arief diduga melobi dewan agar bisa maju sebagai calon tunggal hakim konstitusi.






Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

1 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

3 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

3 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

4 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

4 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

4 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.