Status Zumi Zola Tersangka dalam Surat Cekal KPK ke Imigrasi

Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola, menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018. Zumi Zola, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saifuddin terkait tindak pidana korupsi kasus suap pengesahan RAPBD Prov. Jambi Tahun 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno mengatakan Gubernur Jambi Zumi Zola berstatus tersangka. Status itu tertulis dalam Surat Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Zumi, yang diterima Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kamis, 25 Januari 2018.

"Status beliau (Zumi) tersangka," kata Agung saat dihubungi Tempo, Kamis, 1 Februari 2018. Zumi dicegah ke luar negeri selama enam bulan.

Baca:
Suap APBD Jambi, Rumah Dinas Zumi Zola...
Sekda Jambi: Roda Pemerintahan Terganggu jika Zumi Zola...

Menurut Agung, KPK beralasan bahwa keberadaan Zumi diperlukan untuk proses penyidikan korupsi menerima hadiah atau janji sehubungan dengan proyek-proyek di Provinsi Jambi.

Sejauh ini, pimpinan dan juru bicara KPK belum bersedia menjelaskan status tersangka Zumi. Hanya, Wakil Ketua Pimpinan KPK Saut Situmorang menyebutkan ada perkembangan signifikan dalam pemeriksaan Zumi. Ia berjanji akan menyampaikannya kepada publik beberapa hari mendatang.

Baca: Imigrasi: Zumi Zola Dicegah KPK Bepergian ke...

KPK menurunkan tim untuk menggeledah rumah dinas Zumi di Jambi pada Rabu, 31 Januari 2018. Belum ada informasi detail mengenai penggeledahan rumah dinas itu. "Normatifnya kalau geledah kan udah tahap apa itu," ujar Saut. Wartawan menjawab, “Penyidikan.” Saut menimpali, "Ya sudah, kamu jawab sendiri."

Terakhir kali Zumi menyambangi gedung KPK pada Senin, 22 Januari 2018. Dia dipanggil untuk dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018. "Ada kebutuhan pemeriksaan untuk mencermati beberapa fakta baru dalam proses penyidikan yang berjalan untuk tersangka lain," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi Tempo, kala itu.

Ketika itu, Febri berujar tak bisa memberikan keterangan lebih rinci ihwal pemeriksaan Zumi karena pemeriksaannya pada hari ini, Kamis, 1 Februari 2018, tidak berkaitan dengan penyidikan yang sedang berjalan.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

13 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.