"

Kata MUI tentang Polemik Pembahasan LGBT pada Revisi KUHP

Ketua MUI Din Syamsuddin bersama dua Wakil Ketua Nazarrudin Umar (kanan) dan Didin Hafiduddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
Ketua MUI Din Syamsuddin bersama dua Wakil Ketua Nazarrudin Umar (kanan) dan Didin Hafiduddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin meminta pembahasan pasal tentang LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) tidak mengabaikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ia juga meminta agar produk undang-undang nantinya tidak menimbulkan polemik terkait keberadaan pasal LGBT tersebut.

"Kami mendesak, kepada DPR dan pemerintah yang berkewenangan agar undang-undang yang disepakati menjadi hukum positif kita itu tidak mengabaikan UUD 1945 dan Pancasila yang menekankan prinsip ketuhanan dan keagamaan," ujar Din Syamsuddin, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu 31 Januari 2018.

Baca: Survei SMRC: 87,6 Persen Masyarakat Menilai LGBT Ancaman

Anggota Dewan Pertimbangan MUI Sabriati Aziz mengatakan saat ini dibutuhkan kepastian hukum terkait kelompok LGBT ini. "Karena kalau tidak, ini menjadi bias dan luas, karena ada semacam satu upaya untuk mempropagandakan," ujarnya. Ia menilai banyak kelompok atau organisasi yang mendukung LGBT.

Sabriati juga menyoroti pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di DPR. Pembahasan LGBT pun, kata dia, bakal menjadi sorotan. "Karena Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, dan berketuhanan yang maha esa. Semua agama di Indonesia tak setuju dengan hal tersebut," katanya.

Saat ini, DPR dan pemerintah sedang menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satu isu krusial adalah penambahan materi larangan perilaku hubungan sesama jenis atau LGBT. Pembahasan berjalan alot.

Baca: Menteri Agama: Tak Ada Agama yang Mentolerir LGBT

Bahkan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah menegaskan tidak ada agama yang mentolerir lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Ia meyakini setiap fraksi partai di DPR tidak ada yang mendukung LGBT.








Kasus Mayat dalam Koper di Bogor: Permintaan Masturbasi yang Berujung Mutilasi

2 hari lalu

Kepala Polres Bogor AKBP Iman Imanuddin didampingi Kasat Reskrim, saat menggelar rilis pengungkapan kasus mayat mutilasi dalam koper di Mapolres Bogor, Cibinong. Sabtu, 18 Maret 2023. TEMPO/M.A MURTADHO
Kasus Mayat dalam Koper di Bogor: Permintaan Masturbasi yang Berujung Mutilasi

Motif mutilasi di Bogor karena korban minta dimasturbasikan, tapi pelaku menolak


Kasus Mutilasi di Bogor: Korban Minta Dimasturbasi, Pelaku Menolak

2 hari lalu

Ilustrasi pembunuhan. FOX2now.com
Kasus Mutilasi di Bogor: Korban Minta Dimasturbasi, Pelaku Menolak

Motif mutilasi ini, menurut keterangan pelaku, karena korban meminta "handjob" atau dimasturbasikan, tapi pelaku ogah melakukannya


Di Tengah Kritik terhadap Keputusannya, Gianni Infantino Terpilih Kembali Menjadi Presiden FIFA

4 hari lalu

Presiden FIFA Gianni Infantino berpidato di Kongres FIFA ke-73 di BK Arena di Kigali, Rwanda 16 Maret 2023. REUTERS/Jean Bizimana
Di Tengah Kritik terhadap Keputusannya, Gianni Infantino Terpilih Kembali Menjadi Presiden FIFA

Presiden FIFA Gianni Infantino tak populer di antara asosiasi anggota FIFA.


Pemerintah India Menolak Akui Pernikahan Sesama Jenis

7 hari lalu

Peserta mengibarkan bendera pelangi selama gay pride parade, yang mempromosikan hak-hak gay, lesbian, biseksual dan transgender, di Mumbai, 31 Januari 2015. REUTERS/Danish Siddiqui
Pemerintah India Menolak Akui Pernikahan Sesama Jenis

Pemerintah India menolak mengakui pernikahan sesama jenis dan mendesak Mahkamah Agung tolak gugatan terhadap kerangka hukum oleh pasangan LGBT.


Peringati WorldPride, 50 Ribu Orang Ikuti Pawai LGBT di Australia

15 hari lalu

Orang-orang berbaris melintasi Sydney Harbour Bridge sebagai bagian dari festival WorldPride 2023 di Sydney, Australia, 5 Maret 2023. AAP Image/Steven Saphore via REUTERS
Peringati WorldPride, 50 Ribu Orang Ikuti Pawai LGBT di Australia

Pride March menandai hari ke-17 dan hari terakhir WorldPride, sebuah festival internasional LGBT yang diadakan di Sydney, Australia.


Pasangan Gay di Korea Selatan Sekarang Dapat Jaminan Kesehatan

21 hari lalu

Pasangan sesama jenis di Korea Selatan, Sung-uk dan Kim Yong-min. REUTERS
Pasangan Gay di Korea Selatan Sekarang Dapat Jaminan Kesehatan

Pasangan gay di Korea Selatan bertahun-tahun berjuang untuk kesetaraan dan pengakuan hubungan LGBT.


Pertama Kalinya, Pengadilan Korea Selatan Akui Hak Pasangan LGBT

26 hari lalu

Sejumlah orang memegang bendera pelangi saat berpartisipasu dalam parade LGBTQ Pride di tengah pandemi COVID-19 di Republic Square di Paris, Prancis, 26 Juni 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Pertama Kalinya, Pengadilan Korea Selatan Akui Hak Pasangan LGBT

Pengadilan Korea Selatan mengabulkan permohan pasangan LGBT tentang tanggungan asuransi kesehatan.


Paus Fransiskus: Mengkriminalisasi Orang-orang LGBT Adalah Dosa dan Tidak Adil

42 hari lalu

Paus Fransiskus tiba untuk berbicara kepada media saat berada pesawat dari Juba ke Roma pada 5 Februari 2023. Tiziana Fabi/Pool melalui REUTERS
Paus Fransiskus: Mengkriminalisasi Orang-orang LGBT Adalah Dosa dan Tidak Adil

Paus Fransiskus mengatakan Tuhan mengasihi dan menyertai orang-orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis.


PM Jepang Kishida Pecat Sekretaris yang Mengomel Soal LGBT

44 hari lalu

Fumio Kishida. Du Xiaoyi/Pool via REUTERS
PM Jepang Kishida Pecat Sekretaris yang Mengomel Soal LGBT

Popularitas Kishida berkurang setengah menjadi sekitar 30% sejak tahun lalu, setelah banyak pejabat senior mengundurkan diri karena skandal.


Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

45 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

Aktivis Bivitri Susanti menilai isu anti-LGBT, termasuk soal pembahasan raperda ramai digulirkan di beberapa daerah sebagai tren jelang pemilu 2024