Rencana Kejaksaan Agung Bentuk Satgas Antipolitik Uang Dikritik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan mengkritik keterlibatan Kejaksaan Agung dalam rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Politik Uang untuk mengawasi proses demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Umum (Pemilu).

    "Saya kecewa dengan keterlibatan kejaksaan agung dalam pembentukan Satgas. Itu bukan tugas kejaksaan agung, toh kita sudah punya sentra Gakkumdu," kata Arteria Dahlan saat menggelar rapat kerja bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada Rabu, 31 Januari 2018.

    Baca juga: Kejaksaan Agung Menahan Edward Soeryadjaya

    Gakkumdu adalah wadah bersama tiga unsur antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu. Gakkumdu akan memproses laporan masyarakat yang mengandung Tindak Pidana Pemilu. Lalu, Gakkumdu akan menggelar perkara untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

    "Tugas kejaksaan ini seharusnya fokus mengirim jaksa-jaksanya yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum," kata dia.

    Menurut dia, sampai saat ini masih banyak jaksa yang tidak berkompeten dan tidak menegakkan hukum secara adil. Salah satunya, dia menyoroti kasus Poniman yang terjadi di Pekanbaru. Poniman kembali ditahan oleh pihak kepolisian kota Pekanbaru, yang sebelumnya dinyatakan bebas oleh hakim pengadilan negeri dari dakwaan pemalsuan surat keterangan ganti rugi atau SKGR, Senin, 22 Januari 2018.

    "Poniman ditahan setelah praperadilan dikabulkan, bagaimana mungkin bisa ditahan kembali tanpa ada bukti yang baru," kata dia. "Jadi urus itu saja dulu, fokus menyeleksi jaksa-jaksa yang akan ditempatkan ini".

    Baca juga: Curhat Jaksa Agung Soal Perbedaan Wewenang dengan KPK

    Di lain sisi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mendukung pembentukan Satgas Anti-Politik Uang Polri yang melibatkan Kejaksaan Agung tersebut untuk mengawasi politik uang menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Juni 2018.

    "Kami sebagai lembaga pengawas pemilu akan saling berkoordinasi bukan tumpang tindih kewenangan. Aduan dari Satgas Anti Money Politics nanti akan masuk ke Gakkumdu," kata Abhan pada Selasa, 9 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Datang ke Istana, Ada Nadiem Makarim dan Tito Karnavian

    Seusai pelantikannya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah nama ke Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2019. Salah satunya, Tito Karnavian.