Rencana Kejaksaan Agung Bentuk Satgas Antipolitik Uang Dikritik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan mengkritik keterlibatan Kejaksaan Agung dalam rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Politik Uang untuk mengawasi proses demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Umum (Pemilu).

"Saya kecewa dengan keterlibatan kejaksaan agung dalam pembentukan Satgas. Itu bukan tugas kejaksaan agung, toh kita sudah punya sentra Gakkumdu," kata Arteria Dahlan saat menggelar rapat kerja bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada Rabu, 31 Januari 2018.

Baca juga: Kejaksaan Agung Menahan Edward Soeryadjaya

Gakkumdu adalah wadah bersama tiga unsur antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu. Gakkumdu akan memproses laporan masyarakat yang mengandung Tindak Pidana Pemilu. Lalu, Gakkumdu akan menggelar perkara untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

"Tugas kejaksaan ini seharusnya fokus mengirim jaksa-jaksanya yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum," kata dia.

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak jaksa yang tidak berkompeten dan tidak menegakkan hukum secara adil. Salah satunya, dia menyoroti kasus Poniman yang terjadi di Pekanbaru. Poniman kembali ditahan oleh pihak kepolisian kota Pekanbaru, yang sebelumnya dinyatakan bebas oleh hakim pengadilan negeri dari dakwaan pemalsuan surat keterangan ganti rugi atau SKGR, Senin, 22 Januari 2018.

"Poniman ditahan setelah praperadilan dikabulkan, bagaimana mungkin bisa ditahan kembali tanpa ada bukti yang baru," kata dia. "Jadi urus itu saja dulu, fokus menyeleksi jaksa-jaksa yang akan ditempatkan ini".

Baca juga: Curhat Jaksa Agung Soal Perbedaan Wewenang dengan KPK

Di lain sisi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mendukung pembentukan Satgas Anti-Politik Uang Polri yang melibatkan Kejaksaan Agung tersebut untuk mengawasi politik uang menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Juni 2018.

"Kami sebagai lembaga pengawas pemilu akan saling berkoordinasi bukan tumpang tindih kewenangan. Aduan dari Satgas Anti Money Politics nanti akan masuk ke Gakkumdu," kata Abhan pada Selasa, 9 Januari 2018.






Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

1 jam lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

2 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

3 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.