Hasto: PDIP Siap Ikut Pemilu dalam Kondisi Apapun

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hasto Kristiyanto saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    Hasto Kristiyanto saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya siap menghadapi seluruh tahapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilu 2019. Menurut Hasto, PDIP merupakan partai politik yang berpengalaman karena telah berdiri selama 45 tahun dan sembilan kali menjadi peserta pemilu.

    "Kami sudah lima kali menghadapi pemilu di era Orde Baru yang sarat dengan kecurangan dan intervensi kekuasaan, serta empat kali pemilu pasca-reformasi dengan segala dinamikanya. Pasang surut demokrasi yang pernah PDI Perjuangan alami membuat kami siap menghadapi pemilu dalam kondisi apapun," kata Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Januari 2018.

    Baca juga: Umumkan Calon PIlkada 2018 untuk 4 Provinsi, PDIP Pamer Risma

    Hasto mengatakan, setelah menjadi partai pemenang di Pemilu 2014, stuktur partai PDIP kini jauh lebih siap ketimbang pada masa pemilu yang lalu. Menurut Hasto, PDIP dalam menghadapi Pemilu 2019 selalu mengedepankan amanat ketua umum, Megawati Seokarnoputri.

    "Ibu Megawati selalu mengingatkan bahwa hakikat politik adalah membangun peradaban, bukan meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara," tutur Hasto.

    Baca juga: PDIP Juga Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat

    Hasto menuturkan, Megawati selalu mengingatkan pada kader PDIP, jika menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan, maka kekuasaan tersebut tidak akan bertahan lama."Sebaliknya kekuasaan yang terus melayani rakyat dan merebut hati wong cilik akan bertahan. Inilah yang menjadi keyakinan kami dalam menghadapi Pemilu 2019," kata Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.