Megawati: KPU dan Bawaslu Harus Terbuka dan Netral

Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberi sambutan saat pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Papua, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Lampung di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 4 Januari 2018. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bersifat terbuka dan melakukan evaluasi terkait netralitas. Ia menyampaikan hal itu seusai KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi faktual terhadap PDIP dilakukan.

"Kami beberapa kali tentu mengalami kendala. Karena dari yang namanya jajaran KPU ataupun Bawaslu yang juga harus punya sifat keterbukaan dan melakukan evaluasi perbaikan karena kendala yang kami alami masih saja tidak netral," tutur Megawati di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 29 Januari 2018.

Baca: Megawati: Kampanye Sehitam Apa pun Harus Tetap Senyum

Megawati menuturkan, penyelenggara pemilu harus menjalankan asas bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut dia, penyelenggara pemilu dan pemerintah harus berdiri tegak di atas asas tersebut.

"Padahal untuk bisa menjadi demokrasi yang baik penyelenggara pemilu harus menyikapi sesuai dengan asas apa yang saya katakan tadi (bebas, rahasia, jujur dan adil) dan undang-undang," ujarnya.

Selain itu, Megawati juga menyampaikan perlu ada perbaikan kotak suara dalam pemilu. Ia membandingkan kotak suara di Indonesia dengan di India. "Kalau di India kotak suara yang saya lihat tidak seperti yang kita miliki, dengan jumlah pemilih yang melebihi jumlah pemilih kita. Sehingga dari asas yang tadi saya katakan itu dapat berlangsung sesuai dengan apa adanya di lapangan," tutur Megawati.

Baca: Pilkada 2018, Mega Mengingatkan Jagoannya Menang Secara Beradab

Megawati mengatakan penyelenggara pemilu dan pemerintah harus melakukan perbaikan. "Semoga kita dapat kerja sama dengan baik, sehingga yang tadi mudah-mudahan kita dapat dilakukan di lapangan dengan baik," ujarnya.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

17 jam lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

2 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

2 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Italia Gelar Pemilu, Partai Sayap Kanan Anti-Imigran Diprediksi Menang

4 hari lalu

Italia Gelar Pemilu, Partai Sayap Kanan Anti-Imigran Diprediksi Menang

Partai Brothers of Italy, yang dipimpin oleh pendukung pemimpin fasis Italia Mussolini, Giorgia Meloni, memimpin jajak pendapat


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

5 hari lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

5 hari lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

6 hari lalu

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP yang disebut Johan Budi sebagai Dewan Kolonel. Ini profil eks Jubir KPK.


Megawati Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel

7 hari lalu

Megawati Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader partai bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.


Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

7 hari lalu

Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut tidak ada kecurangan vertikal pada Pemilu 2009.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

7 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.