TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta KPU dan Bawaslu melakukan evaluasi terkait netralitas kedua lembaga tersebut. Sebab, Mega mengaku partainya beberapa kali mengalami kendala saat berhubungan dengan KPU dan Bawaslu.
"Kami beberapa kali tentu mengalami kendala. Karena dari yang namanya jajaran KPU ataupun Bawaslu yang juga harus punya sifat keterbukaan dan melakukan evaluasi perbaikan, karena kendala yang kami alami masih saja tidak netral," ujar Mega di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Januari 2018.
Baca juga: PDIP Juga Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat
Mega mengatakan hal itu seusai KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi tingkat pusat pada partainya.
Menurut Mega, penyelenggara pemilu harus menjalankan asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu dan pemerintah, tutur Mega, harus berdiri tegak di atas asas itu.
"Padahal untuk bisa menjadi demokrasi yang baik, penyelenggara pemilu harus menyikapi sesuai dengan asas apa yang saya katakan tadi (bebas rahasia, jujur dan adil) dan undang-undang," ujar Megawati.
Baca juga: Prabowo: Verifikasi Faktual KPU, Kami Terpaksa Tertib Organisasi
Megawati berharap, pelaksanaan pemilu serentak 2019 nanti akan membawa manfaat yang lebih baik bagi sistem demokrasi di Indonesia. Megawati membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan sistem pemilu di India. Menurutnya, meski jumlah penduduk India jauh lebih besar dari Indonesia, namun India memegang teguh asas demokrasi.
"Yang saya harap, penyelenggara pemilu dan pemerintah harus dilakukan perbaikan," kata Megawati.
