Megawati Persoalkan Netralitas KPU dan Bawaslu

Editor

Amirullah

Ketua PDIP, Megawati Soekarnoputri. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta KPU dan Bawaslu melakukan evaluasi terkait netralitas kedua lembaga tersebut. Sebab, Mega mengaku partainya beberapa kali mengalami kendala saat berhubungan dengan KPU dan Bawaslu.

"Kami beberapa kali tentu mengalami kendala. Karena dari yang namanya jajaran KPU ataupun Bawaslu yang juga harus punya sifat keterbukaan dan melakukan evaluasi perbaikan, karena kendala yang kami alami masih saja tidak netral," ujar Mega di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Januari 2018.

Baca juga: PDIP Juga Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat

Mega mengatakan hal itu seusai KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi tingkat pusat pada partainya. 

Menurut Mega, penyelenggara pemilu harus menjalankan asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu dan pemerintah, tutur Mega, harus berdiri tegak di atas asas itu.

"Padahal untuk bisa menjadi demokrasi yang baik, penyelenggara pemilu harus menyikapi sesuai dengan asas apa yang saya katakan tadi (bebas rahasia, jujur dan adil) dan undang-undang," ujar Megawati.

Baca juga: Prabowo: Verifikasi Faktual KPU, Kami Terpaksa Tertib Organisasi 

Megawati berharap, pelaksanaan pemilu serentak 2019 nanti akan membawa manfaat yang lebih baik bagi sistem demokrasi di Indonesia. Megawati membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan sistem pemilu di India. Menurutnya, meski jumlah penduduk India jauh lebih besar dari Indonesia, namun India memegang teguh asas demokrasi.

"Yang saya harap, penyelenggara pemilu dan pemerintah harus dilakukan perbaikan," kata Megawati.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

2 jam lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

2 hari lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

4 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

6 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

7 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


The Red Carpet for Puan Maharani

7 hari lalu

The Red Carpet for Puan Maharani

House of Representatives (DPR) Speaker Puan Maharani met with Gerindra Party General Chair Prabowo Subianto on September 4.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

7 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.


Dewan Kolonel Bantah Disebut Salahi AD/ART PDIP

7 hari lalu

Dewan Kolonel Bantah Disebut Salahi AD/ART PDIP

Dewan Kolonel membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan mereka menyalahi AD/ART PDIP.


Soal Dewan Kolonel PDIP, Hasto Kristiyanto: Tidak Sesuai dengan AD/ART Partai

7 hari lalu

Soal Dewan Kolonel PDIP, Hasto Kristiyanto: Tidak Sesuai dengan AD/ART Partai

Hasto Kristiyanto tetap membantah adanya Dewan Kolonel yang disebut sebagai kelompok pengusung Puan Maharani sebagai calon presiden.


Puan Maharani Disebut Setujui Pembentukan Dewan Kolonel

8 hari lalu

Puan Maharani Disebut Setujui Pembentukan Dewan Kolonel

Puan Maharani telah mengetahui dan menyetujui pembentukan Dewan Kolonel yang akan mendukungnya untuk maju pada Pilpres 2024.