Soal Relokasi Warga Asmat, Ini penjelasan Menteri Idrus Marham

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Sosial Idrus Marham usai rapat pleno di Kantor DPP Patai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan soal pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin merelokasi warga Asmat, Papua. Menurut Idrus, relokasi yang dimaksud Jokowi lebih kepada melakukan sentralisasi pemukiman, sehingga pelayanan kesehatan akan lebih mudah dan baik.

"Mungkin relokasi yang dimaksud itu adalah mengumpulkan rumah-rumah yang bersebaran pada satu tempat," ujar Idrus setelah mengikuti rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.

Baca juga: Mensos Minta Para Menteri Bersinergi Atasi Gizi Buruk di Papua

Idrus mengaku sudah melakukan tindak-lanjut terhadap permintaan Jokowi. Menurut dia, minimnya infrastruktur serta akses transportasi mempersulit pelayanan kesehatan. Ditambah lagi pola hidup warga perkampungan di Asmat yang berpindah-pindah.

"Tetapi ini harus dilakukan secara terintegrasi karena membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, kan ini harus bersama-sama," ujar Idrus.

Sebelumnya Jokowi mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerkwa di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam, 23 Januari 2018.

Baca juga: Jokowi Bertemu Gubernur Papua dan Bupati Asmat Bahas Wabah Campak

Jokowi membahas wabah campak dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Nduga dan Asmat, Papua. Ia meminta para kepala daerah untuk menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastruktur khusus. Jangka menengah saya kira harus disiapkan," kata Jokowi.

Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan anak di Asmat terkena campak dan gizi buruk. Bahkan puluhan orang meninggal karena keterlambatan penanganan medis. Sejumlah anak dirawat di rumah sakit setempat dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan.

ADAM PRIREZA | AHMAD FAIZ






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

16 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

20 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

1 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

4 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

5 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

5 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

5 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.