TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan soal pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin merelokasi warga Asmat, Papua. Menurut Idrus, relokasi yang dimaksud Jokowi lebih kepada melakukan sentralisasi pemukiman, sehingga pelayanan kesehatan akan lebih mudah dan baik.
"Mungkin relokasi yang dimaksud itu adalah mengumpulkan rumah-rumah yang bersebaran pada satu tempat," ujar Idrus setelah mengikuti rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.
Baca juga: Mensos Minta Para Menteri Bersinergi Atasi Gizi Buruk di Papua
Idrus mengaku sudah melakukan tindak-lanjut terhadap permintaan Jokowi. Menurut dia, minimnya infrastruktur serta akses transportasi mempersulit pelayanan kesehatan. Ditambah lagi pola hidup warga perkampungan di Asmat yang berpindah-pindah.
"Tetapi ini harus dilakukan secara terintegrasi karena membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, kan ini harus bersama-sama," ujar Idrus.
Sebelumnya Jokowi mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerkwa di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam, 23 Januari 2018.
Baca juga: Jokowi Bertemu Gubernur Papua dan Bupati Asmat Bahas Wabah Campak
Jokowi membahas wabah campak dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Nduga dan Asmat, Papua. Ia meminta para kepala daerah untuk menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastruktur khusus. Jangka menengah saya kira harus disiapkan," kata Jokowi.
Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan anak di Asmat terkena campak dan gizi buruk. Bahkan puluhan orang meninggal karena keterlambatan penanganan medis. Sejumlah anak dirawat di rumah sakit setempat dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan.
ADAM PRIREZA | AHMAD FAIZ
