Kritik Fadli Zon Soal 2 Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan III di Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    Plt Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan III di Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan rawan terjadi konflik kepentingan dalam keputusan Kementerian Dalam Negeri yang akan menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ia pun mengatakan keputusan tersebut patut dipertanyakan.

    “Justru itu (penunjukan dua Pati Polri) bisa terjadi konflik kepentingan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018. “Saya kira ini harus segera direvisi.”

    Terlebih, kata dia, ada calon wakil gubernur Jawa Barat yang berasal dari ranah kepolisian, yaitu Inspektur Jenderal Anton Charilyan.

    Baca juga: Fadli Zon: Kita Tak Mendesain Badan Siber Jadi Seperti di Cina

    Fadli mengatakan hal tersebut dapat menggiring opini publik dan merusak citra pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan.

    “Kalaupun misalnya taruh lah sang Plt ini bertindak betul-betul adil dan tidak berpihak, tetapi secara image kan bisa menimbulkan sangkaan dan hal yang tidak perlu,” tutur dia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk dua perwira tinggi atau Pati Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal tersebut berkaitan dengan gubernur definitif yang akan cuti karena mengikuti Pilkada 2018.

    Dua pati tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin di Sumatera Utara.

    Menurut Fadli, seharusnya yang ditunjuk adalah pejabat dari dalam Kemendagri, Sekretaris daerah, atau pejabat pemerintah daerah yang dianggap senior dan mempunyai kemampuan di bidang tersebut.

    Baca juga: Fadli Zon: Badan Siber Jangan Jadi Polisi Demokrasi

    Fadli Zon pun menganggap alasan demi keamanan Pilkada yang dilontarkan Tjahjo tidak relevan dan harus segera direvisi. Tugas Plt gubernur, kata Fadli, adalah menjalankan pemerintahan, bukan menjaga keamanan.

    “Lah itukan urusan polisi. Bukan urusan penjabat gubernur. Itu saya kira logikanya itu harus diselaraskan ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt gubernur,” ucap Fadli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.