Selasa, 17 September 2019

Menteri Rangkap Jabatan, Fadli Zon: Jokowi Jilat Ludah Sendiri

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, datang ke Kantor Kepolisian Resor Metro Jaya pada pukul 23.24 WIB untuk menjenguk koleganya, Ahmad Dhani. Dhani sampai saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Jakarta, 30 November 2017. Tempo/Adam Prireza

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, datang ke Kantor Kepolisian Resor Metro Jaya pada pukul 23.24 WIB untuk menjenguk koleganya, Ahmad Dhani. Dhani sampai saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Jakarta, 30 November 2017. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai adanya menteri yang rangkap jabatan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, kata Fadli, hal itu menandakan bahwa Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri karena bertentangan dengan komitmen sebelumnya.

    "Kita serahkan lah itu kepada Presiden sendiri. Artinya seperti waktu itu, Presiden menjilat ludahnya sendiri," kata Fadli di komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 23 Januari 2018.

    Baca: Idrus Rangkap Jabatan, Airlangga: Di Golkar Cuma Portofolio

    Menurut Fadli, sikap inkonsisten antara kebijakan dan pelaksanaannya berdampak buruk. Hal itu, kata dia, menunjukkan tidak adanya satu prosedur yang tetap dan baku agar bisa dicontoh. "Kalau dari awal boleh ya boleh, tidak ya tidak," ujarnya.

    Kendati begitu, politikus Partai Gerindra ini mengimbau agar semua pihak menghargai keputusan Presiden Jokowi yang membolehkan menterinya untuk merangkap jabatan di kepengurusan partai. Sebab, pengangkatan dan pemberhentian menteri sepenuhnya di tangan Presiden.

    Sebagaimana diketahui, menteri rangkap jabatan kembali menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini setelah Presiden Jokowi tetap mempertahankan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meski Airlangga telah dipilih sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

    Baca: Presiden Jokowi Pastikan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan

    Presiden Jokowi memberikan pengecualian bagi Airlangga. Putera menteri pekerjaan umum pada masa Soeharto itu tetap dipertahankan dalam kabinet dengan alasan masa pemerintahan Jokowi tinggal satu tahun lagi.

    Sementara itu, Idrus Marham yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, kini masih menjabat di kepengurusan Partai Golkar. Meski tak lagi menjadi Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus kini menjadi Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar bersama Kahar Muzakir sebagai wakilnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.