Menteri Rangkap Jabatan, Fadli Zon: Jokowi Jilat Ludah Sendiri

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, datang ke Kantor Kepolisian Resor Metro Jaya pada pukul 23.24 WIB untuk menjenguk koleganya, Ahmad Dhani. Dhani sampai saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Jakarta, 30 November 2017. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai adanya menteri yang rangkap jabatan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, kata Fadli, hal itu menandakan bahwa Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri karena bertentangan dengan komitmen sebelumnya.

"Kita serahkan lah itu kepada Presiden sendiri. Artinya seperti waktu itu, Presiden menjilat ludahnya sendiri," kata Fadli di komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 23 Januari 2018.

Baca: Idrus Rangkap Jabatan, Airlangga: Di Golkar Cuma Portofolio

Menurut Fadli, sikap inkonsisten antara kebijakan dan pelaksanaannya berdampak buruk. Hal itu, kata dia, menunjukkan tidak adanya satu prosedur yang tetap dan baku agar bisa dicontoh. "Kalau dari awal boleh ya boleh, tidak ya tidak," ujarnya.

Kendati begitu, politikus Partai Gerindra ini mengimbau agar semua pihak menghargai keputusan Presiden Jokowi yang membolehkan menterinya untuk merangkap jabatan di kepengurusan partai. Sebab, pengangkatan dan pemberhentian menteri sepenuhnya di tangan Presiden.

Sebagaimana diketahui, menteri rangkap jabatan kembali menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini setelah Presiden Jokowi tetap mempertahankan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meski Airlangga telah dipilih sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

Baca: Presiden Jokowi Pastikan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan

Presiden Jokowi memberikan pengecualian bagi Airlangga. Putera menteri pekerjaan umum pada masa Soeharto itu tetap dipertahankan dalam kabinet dengan alasan masa pemerintahan Jokowi tinggal satu tahun lagi.

Sementara itu, Idrus Marham yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, kini masih menjabat di kepengurusan Partai Golkar. Meski tak lagi menjadi Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus kini menjadi Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar bersama Kahar Muzakir sebagai wakilnya.






Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

54 menit lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

1 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

2 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

11 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

19 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

20 jam lalu

PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

PKB berkukuh mengusung Cak Imin sebagai capres 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut keputusan ini merupakan mandat dari muktamar.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

21 jam lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

21 jam lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

22 jam lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

23 jam lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.