Fadli Zon: Badan Siber Jangan Jadi Polisi Demokrasi

Reporter

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyesalkan pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi perihal perlunya BSSN memiliki kewenangan penangkapan dan penindakan. Dalam pidato perdananya seusai dilantik menjadi Kepala BSSN di Istana Negara pada Rabu, 3 Januari 2018, Djoko Setiadi menyebut kewenangan tersebut dapat mempermudah BSSN dalam menjaga keamanan siber.

Terkait penyataan itu, Fadli zon menyatakan tugas dan kewenangan Badan Siber harus segera dikontrol agar tidak melampaui kewenangan yang dia sebut dengan istilah polisi demokrasi. ”BSSN adalah alat negara, bukan alat rezim untuk melanggengkan kekuasaan. BSSN jangan berperan sebagai polisi demokrasi,” kata Fadli dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 8 Januari 2018.

Baca: Soal Hoax Membangun, Kepala BSSN: Sudah, Jangan Itu Lagi!

Menurut Fadli, penyataan tersebut memiliki tendensi terjadinya tumpang tindih antarlembaga yang menangani keamanan siber lainnya yakni, Polri, TNI, BIN, ataupun Kominfo.

Fadli mengakui, jika sampai saat ini belum ada peraturan yang memperjelas definisi dan gradasi antara masing-masing lembaga yang menangani masalah cyber di dunia maya, misalnya ancaman siber (cyber threat), kejahatan siber (cyber crime), dan perang siber (cyber conflict). ”Jadi terkait penyataan kepala BSSN yang berbicara seolah tugas BSSN untuk menangkal hoax, itu harus segera diluruskan,” kata dia.

Fadli menuturkan kewenangan BSSN meliputi penyusunan kebijakan dan strategi teknis, serta bertanggung jawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber. Menurut Fadli, jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, tugas dan kewenangan BSSN memang tidak jelas karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya, sehingga tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas. ”Ini yang perlu diingatkan, baik kepada BSSN maupun presiden. Kita tak mendesain BSSN menjadi lembaga sensor seperti yang berlaku di RRC,” ujarnya.

Baca: Djoko Setiadi: Tugas Badan Siber Ibarat Menjaring Ikan di Laut

Sebelumnya, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar juga mengatakan hal serupa. Dia menilai permintaan Djoko Setiadi perihal perlunya BSSN memiliki kewenangan penangkapan dan penindakan, tidak patut. "Penindakan itu sudah tugas Polri terkait cyber crime, jadi tidak patut BSSN meminta kewenangan yang sama," kata Wahyudi saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 Januari 2018.

Untuk itu, menurut Wahyudi, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara harus direvisi karena tidak mengatur dengan jelas gradasi kewenangan antara ketiganya sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan. "Untuk itu diperlukan revisi Pepres atau UU baru perihal hal tersebut," ujarnya.






Luhut 'Ajari' BSSN Hadapi Ancaman Serangan Siber Bjorka dkk

6 jam lalu

Luhut 'Ajari' BSSN Hadapi Ancaman Serangan Siber Bjorka dkk

Luhut juga memperingatkan jangan ada orang di BSSN yang berpolitik.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

7 hari lalu

Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

Fadli Zon mengatakan masih terlalu dini melihat survei Pemilu 2024 setelah Prabowo Subianto kalah dari Anies Baswedan dalam survei yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC).


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

7 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Anies Baswedan Kenang Azyumardi Azra, Tasnya Paling Kecil Tapi Ilmunya Paling Banyak

9 hari lalu

Anies Baswedan Kenang Azyumardi Azra, Tasnya Paling Kecil Tapi Ilmunya Paling Banyak

Anies Baswedan mengenang Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra sebagai pribadi yang konsisten merawat demokrasi.


Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

9 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

Menghadapi Pemilu 2024, Jati mengatakan relawan Anies Baswedan SKI bakal melakukan rekruitmen bagi masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.


Azyumardi Azra Wafat, Anies Baswedan: Beliau Konsisten Menjaga Demokrasi Tetap Berkualitas

11 hari lalu

Azyumardi Azra Wafat, Anies Baswedan: Beliau Konsisten Menjaga Demokrasi Tetap Berkualitas

Gubernur DKI Anies baswedan menyatakan Bangsa Indonesia kehilangan atas wafatnya Azyumardi Azra yang konsisten menjaga keterbukaan dan demokrasi.


AHY Sebut Buzzer Secara Masif Serang Demokrat dan Masyarakat yang Kritis

13 hari lalu

AHY Sebut Buzzer Secara Masif Serang Demokrat dan Masyarakat yang Kritis

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebut partainya diserang siber bayaran (buzzer) secara masif dan sistematif.


Mengenal BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara

15 hari lalu

Mengenal BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ikut menelusuri identitas peretas Bjorka


Data Alumni Diretas, UB Koordinasi dengan BSSN

16 hari lalu

Data Alumni Diretas, UB Koordinasi dengan BSSN

UB menyebut ada peretasan data alumni UB tahun 2020. Akibat peretasan itu, data alumni tersebar di media sosial.