Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata JK, Pemilu 2019 Indonesia Adalah Terumit di Dunia

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberi penjelasan tentang rangkap jabatan oleh menteri yang juga ketua umum partai politik. Hal ini terkait rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. ISTMAN MPD
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberi penjelasan tentang rangkap jabatan oleh menteri yang juga ketua umum partai politik. Hal ini terkait rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. ISTMAN MPD
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengklaim Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang menjadi pemilu paling rumit di dunia. Sebab, Pilpres dan Pileg untuk pertama kalinya akan digelar secara bersamaan.

“Kalau kita lihat di Indonesia ini, di dunia ini tahun yang akan datang, tahun 2019, di mana Pileg bersamaan dengan Pilpres disatukan itu adalah pemilu yang terumit di dunia ini," kata pria yang akrab disapa JK itu di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa, 23 Januari 2018.

Baca juga: KPU Hentikan Sementara Proses Verifikasi Faktual 4 Parpol Baru

JK menjelaskan, salah satu penyebab rumitnya Pemilu 2019 adalah semakin banyaknya partai yang maju dalam pesta politik tersebut. Mantan wakil presiden RI ke-10 itu memprediksi jumlah partai peserta Pemilu 2019 melebihi jumlah partai yang maju pada Pemilu 2014. Sebanyak 12 partai ikut serta dalam Pemilu 2014.

“Kenapa saya katakan terumit? Karena sistemnya. Katakanlah mungkin tahun depan 12 partai lebih," kata Kalla.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski rumit, JK menekankan yang terpenting adalah Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman. JK mengatakan, sejak pemilu untuk pertama kalinya pada era Soekarno, pemilu di Indonesia kerap berjalan dengan demokratis. Hal itu dibuktikan tidak adanya konflik sosial yang menimbulkan korban sejak pemilu pada 1955. JK memang tak menampik ada beberapa gejolak sosial yang terjadi akibat pemilu di Indonesia. Namun, menurut JK, hal itu wajar sebagai bagian dari dinamika berpolitik.

Baca juga: Ketua KPU: Pemilu Harus Halal Mulai dari Penyelenggara

JK juga membandingkan Indonesia dengan beberapa negara yang kerap menghadapi konflik jelang pemilu. Dia menyebut bahwa kondisi di Indonesia masih terbilang aman dibandingkan negara-negara demokrasi lainnya, seperti Filipina dan Pakistan.

"Di Filipina, kalau tidak meninggal 20, 30, sampai 50 orang, bukan pemilu namanya. Begitu juga di Pakistan selalu timbul konflik, di India juga timbul konflik," kata JK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

3 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

5 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

5 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

7 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

9 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul (tengah) ditemani Once Mekel (kiri) melakukan kegiatan kampanye dengan warga Cipete Utara, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. Ditemani Anggota DPR fraksi PDIP Once Mekel, Bang Dul menarik aspirasi dari masyarakat melalui secarik kertas bertuliskan Jaring Asmara (Aspirasi Masyarakat Jakarta). TEMPO/Ilham Balindra
Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

Rano Karno mengatakan Jusuf Kalla bisa menjadi perantara komunikasi antara Indonesia dan pihak Arab Saudi.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

11 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.


Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

12 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

Jusuf Kalla turut menanggapi soal kabjnet Prsbowk yang dinilai gemuk.


Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

17 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

Anies Baswedan mengormati keputusan Cak Imin yang merapat ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto


Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

19 hari lalu

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (tengah) bersama pimpinan MPR RI saat memberikan keterangan di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

JK mengingatkan bahwa koordinasi antarmenteri menjadi hal yang sangat penting karena mempertimbangkan besarnya Kabinet Prabowo-Gibran.