Arsul Sani: Perluasan Pasal Perzinaan Bukan untuk Menghukum LGBT

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Memotret Kinerja KPK" di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Arsul Sani, menegaskan bahwa pasal yang mengatur perzinaan dan kriminalisasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk menghukum orang berstatus LGBT.

"Saya tegaskan bahwa yang dipidana itu bukan karena orang itu berstatus LGBT. Itu harus diingat. Yang dipidana itu yang menyimpang," kata Arsul di komplek DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

Arsul menjelaskan, perilaku menyimpang itu tidak hanya LGBT, tapi juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan. "Katakanlah laki sama perempuan telanjang di muka publik, ciuman dan segala macam dihukum enggak kena pornografi? Ya dihukum," ujarnya.

Baca juga: DPR Sarankan Zulkifli Hasan Klarifikasi Pernyataan Soal LGBT

"Hanya kemudian hukum ini kami perluas menjadi tidak hanya kalau laki dan perempuan tetapi juga sesama jenis."

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, pemidanaan bagi perzinaan juga sudah tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Namun, pasal tersebut hanya sebatas pada korban yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga, Panja RUU KUHP kemudian memperluas subyeknya untuk orang dewasa sesama jenis.

Arsul juga menegaskan bahwa tidak ada satu fraksi pun yang menyatakan menolak adanya perluasan pasal zina tersebut. Sejak awal, kata dia, semua fraksi sepakat untuk memperluas pasal dalam RUU KUHP, hanya tahapannya belum sampai perumusan. "Di rapat hari Senin sampai Rabu yang lalu, yang hadir 8 itu enggak ada yang enggak sepakat, semua sepakat. Nah yang enggak hadir, kami enggak tahu karena yang enggak hadir kan PAN sama Hanura. Ya kami tanya nanti," katanya.

Baca juga: Menteri Agama: Tak Ada Agama yang Mentolerir LGBT

Sebelumnya Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut ada lima fraksi yang menolak LGBT. Zulkifli dalam pidatonya di depan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah pada Sabtu pekan lalu mengatakan saat ini di DPR sedang ramai pembahasan soal LGBT.






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

18 jam lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

21 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

36 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

PPP menyatakan tak menutup kemungkinan partai lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

PPP menyatakan belum ada pembicaraan soal calon presiden dalam Koalisi Indonesia Bersatu.


Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

16 April 2022

Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pilihan PPP untuk fokus pada Pileg 2024 sebagai pilihan yang rasional.