DPR Sarankan Zulkifli Hasan Klarifikasi Pernyataan Soal LGBT

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Bambang Soesatyo bergandeng tangan dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah seusai pelantikan Ketua DPR yang baru dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    Ketua DPR Bambang Soesatyo bergandeng tangan dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah seusai pelantikan Ketua DPR yang baru dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menilai ada miskomunikasi terkait pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan tentang lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT. "Barangkali miskomunikasi atau input yang disampaikan anak buahnya kurang tepat," kata Agus di Komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 23 Januari 2018.

    Agus mengatakan, hingga kini tidak ada pembahasan di Dewan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang LGBT. Bahkan, kata dia, wacana pembahasannya pun belum pernah dilakukan.

    Baca: Bambang Soesatyo: Tidak Ada Fraksi DPR Dukung LGBT

    Menurut Agus, sebaiknya Zulkifli melakukan klarifikasi terkait pernyataannya. "Yang paling tepat diklarifikasi saja karena kami yakin di DPR sampai saat ini belum pernah ada rencana tentang UU LGBT," ujarnya.

    Pernyataan Zulkifli Hasan soal LGBT sebelumya menjadi sorotan setelah menghadiri Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah pada Sabtu, 20 Januari 2018. Saat itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menyebut ada lima partai yang menyetujui legalitas LGBT.

    Baca: Menteri Agama: Tak Ada Agama yang Mentolerir LGBT

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo membantah pernyataan Zulkifli. Ia mengatakan DPR menolak tegas legalitas keberadaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. "Sikap DPR tegas, menolak LGBT," ujar Bambang pada Senin, 22 Januari 2018.

    Bambang mengaku sudah mengecek hasil rapat Komisi Hukum dan tidak ada satu fraksi pun yang mendukung LGBT. Bahkan, kata dia, Komisi Hukum malah memperluas pemidanaan terhadap LGBT. Seperti kurungan penjara hingga 8 tahun dan hubungan sesama jenis yang termasuk dalam pidana susila.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.