TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menolak menjadi Ketua Umum Partai Hanura selama masih menjabat pembantu presiden.
Wiranto mengatakan bakal konsisten tak akan rangkap jabatan sesuai keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Saya dari dulu mengatakan bahwa tugas rangkap menteri, apalagi menkopolkam jangan terganggu dengan urusan politik praktis," kata Wiranto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018.
Baca juga: Kisruh Partai Hanura, Wiranto Belum Putuskan Menggelar Munaslub
Namun kini di dalam kabinet masih ada Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian di kabinet Jokowi.
Mengenai hal itu, Wiranto megatakan jangan dibandingkan. "Pak Airlangga kan menterinya beda dengan saya. Jangan kemudian membandingkan, cakupannya beda," ujarnya.
Wacana Wiranto kembali ke kursi pimpinan partai muncul setelah terjadi konflik di tubuh Hanura. Konflik terjadi setelah Ketua Umum Oesman Sapta Odang atau OSO dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding saling pecat. Akibatnya, kubu Sudding berencana mengagendakan munaslub untuk menentukan ketua umum dalam pekan ini.
Baca juga: Wiranto Menyesalkan Konflik Internal Partai Hanura
Keputusan menggelar musyawarah nasional luar biasa itu menyusul pemecatan terhadap Oesman. Ia dipecat setelah lebih dari 400 Dewan Perwakilan Cabang tingkat Kabupaten Kota menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya. Di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) terdapat 27 daerah mengajukan mosi tidak percaya.
Wiranto mengatakan ia memilih untuk menyelesaikan konflik internal partainya.
