Wiranto Menyesalkan Konflik Internal Partai Hanura

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memberikan keterangan pada media setelah memutuskan non aktif sebagai ketua umum di DPP Hanura, Jakarta, 29 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memberikan keterangan pada media setelah memutuskan non aktif sebagai ketua umum di DPP Hanura, Jakarta, 29 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Wiranto menyesalkan adanya konflik internal di partai yang dirintisnya sejak November 2006 itu. Pada Senin pagi, 15 Januari 2018, Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dipecat sebagai ketua umum Hanura karena dianggap telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    Wiranto menyebut konflik tersebut merupakan kali pertama masalah serius di tubuh partainya sejak didirikan 11 tahun lalu. "Saya terkejut dan menyesalkan hal tersebut. Sejak didirikan, belum pernah ada masalah serius yang menimbulkan konflik internal di partai seperti ini," tulis Wiranto di akun twitter resminya @wiranto1947 pukul 21.02.

    Baca juga: Ribut Hanura, Oesman Sapta: Jika Wiranto Setuju, Saya Pecat Balik

    Mengingat tahapan pemilihan umum sudah mulai berjalan, lanjut Wiranto, dia berharap konflik internal di tubuh partai antara ketua umum dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tingkat Provinsi dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota dapat diselesaikan sesuai AD/ART dengan melibatkan Dewan Kehormatan Partai atau Mahkamah Partai.

    "Saya berharap konflik ini dapat diselesaikan dengan cara-cara bermartabat," kata Wiranto.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Hanura Rufinus Hutauruk mengatakan pemecatan OSO didasari oleh munculnya mosi tidak percaya di 24 dewan pengurus daerah dan sekitar 400 dewan pengurus cabang tingkat kabupaten/kota. Ia berujar, OSO juga telah melanggar berbagai pasal Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Hanura.

    Rufinus menuturkan, salahsatu bentuk pelanggaran yang dilakukan OSO adalah pergantian ketua DPD di sejumlah daerah yang tidak sesuai dengan sistem partai. "Banyak pasal yang dilanggar OSO. Dia sudah jauh dari prinsip partai," kata dia di Jakarta pada Senin, 15 Januari 2018.

    Baca juga: Wasekjen Hanura: Konflik Internal Ganggu Konsolidasi Pemilu 2019

    Menurut Rufinus, sikap mosi tidak percaya ini adalah sikap Hanura di DPD yang berawal dari kekecewaan atas kepemimpinan OSO. "Banyak suara dari daerah yang tidak ditanggapinya sebagai ketum," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.