TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak bisa membayangkan Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham selamanya rangkap jabatan. "Kalau Sekjen, saya kira sulit untuk rangkap jabatan,” kata JK kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 17 Januari 2018.
Menurut JK, tugas Sekjen di Golkar lebih banyak dibandingkan Ketua Umum Golkar. Berbeda dengan Ketua Umum, Sekjen harus berada di kantor terus, sedangkan ketua tidak. “Jadi, tidak mungkin Idrus rangkap jabatan.”
Baca:
Airlangga Hartarto: Rangkap Jabatan ...
Presiden Jokowi Pastikan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan
Sebagaimana diketahui, kemungkinan menteri rangkap jabatan kembali menjadi perhatian banyak pihak. Hal yang sama juga terjadi pada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian. Namun Presiden Joko Widodo memberikan pengecualian bagi Airlangga.
Putera menteri pekerjaan umum pada masa Soeharto itu tetap dipertahankan dalam kabinet dengan alasan masa pemerintahan Jokowi tinggal satu tahun lagi. Presiden Joko Widodo memilih mempertahankan Airlangga menjadi Menteri Perindustrian dibandingkan mencari menteri baru.
Baca juga: Idrus Marham Anggap Rangkap Jabatan Tak Akan Ganggu Airlangga
Hal ini diyakini bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya. Kala itu, ia berjanji tidak ingin ada menteri rangkap jabatan di kabinetnya. Tapi tidak dipenuhinya. Seperti pengecualian terhadap Airlangga, Idrus diperkirakan juga akan diizinkan untuk rangkap jabatan.
Namun JK mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apakah Idrus akan diizinkan untuk merangkap jabatan juga atau tidak. Ia memperkirakan status Idrus di Kabinet Kerja nantinya akan mempengaruhi status Idrus di kepengurusan baru Golkar yang tengah digodok.
"Posisinya sebagai Sekjen Golkar saya kira bergantung pada kebijakan Golkar nantinya," ujar JK.
Secara terpisah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memberi sinyal Idrus tidak akan lama merangkap jabatan. Ia berniat mengganti Idrus dengan kader lainnya di kepengurusan Golkar. "Satu yang belum dilaksanakan, yaitu perubahan struktur DPP.”
Airlangga mengaku telah mengantongi nama pengganti Idrus Marham. “Tapi akan diumumkan di waktu yang tepat."
