Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Wantimpres Agum Gumelar, Kiprahnya di Militer dan Sipil

Reporter

image-gnews
Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan Yuyu Sutisna menunggu prosesi pelantikan mereka yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Istman /Tempo)
Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan Yuyu Sutisna menunggu prosesi pelantikan mereka yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Istman /Tempo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar, 72 tahun, yang dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan almarhum KH. Ahmad Hasyim Muzadi, kaya pengalaman di bidang militer, sipil, hingga mengurus sepak bola. Karirnya dimulai sejak lulus Akademi Militer Nasional Magelang 1969.

Agum staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Koptamtib dan masuk pula pada Badan Koordinasi Intelijen Negara pada 1973. Ia Wakil Asintel Kopassus periode 1988-1990, lalu Asintel Kasdam Jaya periode 1991-1992.

Baca:Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Pagi Ini

Dia Wakil Asintel Kopassus pada 1987-1988, dan menjadi Komandan Korem 043/Garuda Hitam Lampung 1992-1993. Mantan Ajudan Ali Murtopo itu menjadi Kasdam I Bukit Barisan sampai 1996. Baru sekitar 1996, ia ditarik ke ibukota menjadi staf ahli Panglima ABRI.

Pernah menjabat Direktur Badan Intelijen Strategis ABRI, tugas terakhirnya di bidang militer ialah memimpin Kodam Waribuana VII. Pada 1998 ia kembali ke Jakarta dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Lemhanas. Sejak itu ia pensiun dari dunia militer.

Setelah masa reformasi melengserkan Presiden Soeharto, karir politik Agum cukup cemerlang. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Agum Gumelar menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia, periode 26 Oktober 1999 sampai 1 Juni 2001.

Baca juga: Anggota Wantimpres Minta TNI Batalkan Nonton ...

Pada masa itu, Agum Gumelar terseret kasus Lippogate. Sejumlah pengusaha besar di Indonesia seperti Anthony Salim, Soedono Salim, Muchtar Riady, dan Prajogo Pangestu, juga Agum Gumelar disebut-sebut bersamaan dengan mengalirnya dana untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kasus ini menjadi perbincangan publik pada September 1999. Agum tidak berkomentar banyak dan menepis isu yang melibatkannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agum Gumelar disebut-sebut menjalin kontak politik dengan PDIP sejak masih di dunia militer. Kedekatannya menyebabkan Agum Gumelar dicap sebagai simpatisan setia PDIP. 

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Agum menjadi Menteri Koordinasi Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Republik Indonesia. Tak lama, hanya pada 1 Juni 2001 sampai 9 Agustus 2001. Sebelumnya, posisi ini dijabat Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat Gus Dur lengser, ia menjabat Menteri Perhubungan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Simak: Cerita Agum Gumelar Ada Oknum TNI Tak Akui ...

Pada 2004, Agum Gumelar maju sebagai calon wakil presiden usungan Partai Persatuan Pembangunan bersama Hamzah Haz sebagai calon presiden. Namun di putaran pertama pemilu, pasangan itu meraih hanya 3,01 persen jumlah suara. Pada 2008, Agum Gumelar juga sempat dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Nu’man Abdul Hakim, namun gagal juga.

Di bidang olah raga, pada 2011, Agum Gumelar ditunjuk organisasi sepak bola dunia, FIFA sebagai Ketua Komite Normalisiasi untuk mengatasi kisruh dalam tubuh PSSI. Ketika beredar kabar PSSI akan dibekukan oleh pemerintah, Agum meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengaktifkannya. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden

46 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menerima berkas laporan pembahasan RUU Wantimpres dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden

Terdapat penambahan ayat 4 dalam Pasal 9. Isinya menyatakan bahwa anggota Wantimpres merupakan pejabat negara.


Kontroversi dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

48 hari lalu

Rapat pengambilan keputusan Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 9 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Kontroversi dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Hasil pembahasan RUU Dewan Pertimbangan Presiden masih menyisakan pasal kontroversial. Dewan Pertimbangan Presiden akan sejajar lembaga negara lain.


Kabar Jokowi Bakal Jadi Anggota DPA Kembali Mencuat Usai Revisi UU Wantimpres

11 Juli 2024

Tangkapan layar unggahan di akun media sosial Instagram @jokowi, yang memperlihatkan momen Presiden Joko Widodo menjenguk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu (30/6/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Kabar Jokowi Bakal Jadi Anggota DPA Kembali Mencuat Usai Revisi UU Wantimpres

Maruarar Sirait yakin bahwa Jokowi adalah orang yang pantas menjadi anggota DPA bagi Presiden terpilih Prabowo.


Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden

10 Juli 2024

Bivitri Susanti. Foto : pshk
Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden

Komentar pengamat soal bagi-bagi kue kekuasaan dalam pembentukan ulang DPA.


DPR ingin Bangkitkan DPA, Pakar Hukum: Enggak Masuk Akal

10 Juli 2024

Suasana Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
DPR ingin Bangkitkan DPA, Pakar Hukum: Enggak Masuk Akal

Pakar hukum tata negara mengkritik rencana DPR yang berusaha membangkitkan dewan pertimbangan agung (DPA) untuk membantu presiden.


Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

9 Juli 2024

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

Salah satu yang diusulkan dalam RUU itu adalah perubahan nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

22 Mei 2024

Jenderal TNI (Purn) Wiranto (kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menjadi koalisi Prabowo. Pada 1998, keduanya berperan dalam pemecatan Prabowo.


Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

5 Maret 2024

Pemakaman tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanagara di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 5 Maret 2024. Solihin GP wafat pada usia 97 tahun di RS Advent. Solihin GP pernah menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanudin 1964-1968, Gubernur Jawa Barat 1970-1975, Gubernur Akabri Umum dan Darat 1968-1970, anggota DPA 1992-1997, dan anggota MPR 1998. TEMPO/Prima mulia
Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.


Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

3 Maret 2024

Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar (kiri), Jenderal TNI (Purn) Wiranyo (kedua kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.


2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

3 Maret 2024

Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar (kiri), Jenderal TNI (Purn) Wiranyo (kedua kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.