Bertemu Wiranto, DPD Hanura Minta Munaslub Digelar Lusa

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 16 Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berkumpul di kantor Dewan Pengurus Pusat Hanura di Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa, 16 Januari 2018. Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat, Marlis, mengatakan mereka menyetujui untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa pekan ini.

    "Insya Allah munaslub dalam satu-dua hari ini," kata Marlis saat ditemui di DPP Hanura, di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa, 16 Januari 2018. Dia menambahkan munaslub akan digelar di Jakarta.

    Baca juga: Kisruh Hanura, Dua Kubu Saling Tuduh Gelar Rapat Ilegal

    Keputusan menggelar munaslub, kata Marlis, diambil setelah para pengurus DPD bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Ia mengatakan sudah tidak ada lagi alasan bagi DPP Partai Hanura untuk tidak menindaklanjuti permintaan dari DPD ini.

    Marlis mengatakan penyelenggaraan munaslub dianggap penting lantaran Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO dinilai melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    Menurut Marlis, penggantian Ketua DPD di enam provinsi oleh OSO tidak berdasar. Menurut dia, pemecatan dilakukan karena OSO merasa tidak suka dengan sosok yang memimpin DPD di daerah-daerah tersebut. Keenam DPD yang ketuanya diberhentikan adalah DPD provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan terakhir Sumatera Selatan. "Pemecatan itu sudah pelanggaran AD/ART, sehingga harus diselesaikan dengan munaslub," tutur dia.

    Baca juga: Waketum Hanura Siap Laporkan OSO Soal Dugaan Pemalsuan

    Marlis mengklaim sampai saat ini sebanyak 27 dari 34 DPD telah mendukung diadakannya munaslub. Hal itu dianggap bentuk tindak lanjut dari mosi tidak percaya kepada OSO yang sudah mereka tanda tangani bersama sekitar 418 Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura.

    Senin kemarin, 15 Januari 2018, Partai Hanura kubu Syarifuddin Sudding yang berisi 27 DPD serta 418 DPC memecat OSO dari kursi ketua umum. Mereka menunjuk Daryatmo sebagai pelaksana tugas sementara ketua umum. "Sampai munaslub, plt ketua umum diserahkan ke Daryatmo," ucap Ketua DPP Hanura Rufinus Hutauruk di Jakarta pada Senin, 15 Januari 2018.

    ADAM PRIREZA | M. TAUFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komponen Lokal Mobil Esemka Bima, Mesin Masih Impor dari Cina

    Mobil Esemka Bima 1.2 dan Bima 1.3. adalah dua model pikap yang diluncurkan oleh PT Solo Manufaktur Kreasi pada Jumat, 6 September 2019.