Kubu Penentang Sebut Pemecatan OSO untuk Menyelamatkan Hanura

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahok dan Presiden Joko Widodo berfoto bersama pengurus inti Partai Hanura di Sentul Internation Convention Center, Bogor, 22 Februari 2017. TEMPO/Aditya Budiman

    Ahok dan Presiden Joko Widodo berfoto bersama pengurus inti Partai Hanura di Sentul Internation Convention Center, Bogor, 22 Februari 2017. TEMPO/Aditya Budiman

    TEMPO.CO, Jakarta  - Politikus Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Nurdin Tampubolon  mengatakan pemecatan terhadap Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Hanura merupakan upaya penyelamatan partai. Menurut dia keputusan tersebut telah dibicarakan dengan Wiranto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

    "Saya kira semuanya sudah dikonsultasikan. Tapi yang paling penting bagaimana Hanura bisa diselamatkan," kata Nurdin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 15 Januari 2018.

    Baca: Wasekjen Hanura: Konflik Internal Ganggu Konsolidasi Pemilu 2019

    Menurut Nurdin, penonaktifan OSO sebagai ketua umum sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dilakukan OSO masih perlu dibuktikan kebenarannya.

    Senin pagi  Hanura resmi menunjuk Daryatmo sebagai pelaksana tugas sementara ketua umum setelah memecat Oesman Sapta. Daryatmo sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua umum.

    Simak: Waketum Hanura Siap Laporkan OSO Soal Dugaan Pemalsuan

    "Sampai munaslub, plt (pelaksana tugas) ketua umum diserahkan ke Daryatmo," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Hanura Rufinus Hutauruk.

    Rufinus berujar pemecatan OSO didasari oleh munculnya mosi tidak percaya di 24 dewan pengurus daerah dan sekitar 400 dewan pengurus cabang tingkat kabupaten/kota. Ia berujar, OSO telah melanggar berbagai pasal dalam AD/ART partai.

    Rufinus menuturkan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan OSO adalah pergantian ketua dewan pimpinan daerah di sejumlah daerah yang tidak sesuai dengan sistem partai. "Banyak pasal yang dilanggar OSO. Dia sudah jauh dari prinsip partai. Banyak suara dari daerah yang tidak ditanggapinya sebagai ketum," kata dia.

    DEWI NURITA | TAUFIQ SIDDIQ

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.