Pengamat: Jika Muhaimin dan AHY Berkoalisi, Ini Poros Bahaya

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Harimurti Yudhoyono. instagram.com

    Agus Harimurti Yudhoyono. instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ari Nurcahyo dari Para Syndicate mengatakan jika Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Muhaimin Iskandar berkoalisi di pemilihan presiden 2019 ini akan jadi penantang yang serius untuk poros Jokowi dan Prabowo. "Ini (koalisi) bahaya, jika terjadi," ujarnya di Jakarta, Senin 15 Januari 2018.

    Karena kata Ari kecenderungan koalisi sekarang adalah perpaduan antara nasionalis dan agamis dan AHY atau Muahaimin saling memiliki itu.

    Baca juga: Sahabat Muda Deklarasikan Muhaimin Iskandar Sebagai Cawapres

    Menurut Ari, sosok AHY sudah kental dengan nasionalisnya dengan Partai Demokrat dan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kuat dengan agamanya karena berlatar belakang NU.

    Ari beranggapan poros ini mungkin saja terbentuk jika koalisi Jokowi dan Prabowo tidak mengakomodir kedua sosok yang sudah digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Jokowi yang nasionalis butuh segmen agamis, sedangkan Prabowo sudah memiliki kedua modal tersebut dengan partai koalisinya PKS.

    Baca juga: Jadi Cawapres Favorit Jokowi, AHY: Saya Tak Pikirkan Survei

    Menurut Ari, bertarungnya tiga pasang capres akan berpotensi jika Pilpres dilaksanakan dua putaran. Ditambah lanjut Ari ada sosok SBY yang masih mempunyai kekuatan untuk memunculkan poros koalisi baru.

    Ari menuturkan, untuk AHY atau Muhaimin Pilpres 2019 akan menjadi market politik untuk Pilpres di 2024. Sedangkan bagi Jokowi dan Prabowo ini adalah pertarungan terakhir mereka. "Jokowi ingin lanjut, sedangkan Prabowo ingin maju,"katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.