INFO JABAR-- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat menggandeng tiga instansi pemerintah provinsi dan kota untuk menangani kasus pornografi pedofil di Kota Bandung. Ketiganya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Sosial Kota Bandung
“Ada beberapa hal yang disampaikan telah disepakati untuk didistribusikan dalam bentuk pembagian kerja,” kata Ketua P2TP2A Jawa Barat Netty Heryawan, di rumah dinasnya di Gedung Pakuan Bandung, Rabu, 10 Januari 2018.
Kepada Dinas Sosial Bandung, Netty minta agar dapat bekerja sama dengan para pekerja sosial dalam mengadvokasi keluarga terutama anak-anak dari para pelaku pedofil. Advokasi juga diperlukan bagi masyarakat sekitar agar tidak melakukan stigma negatif dan mencegah adanya tindak anarkis terhadap keluarga pelaku.
"Pasti anaknya (anak pelaku) terlantar karena ibunya dijebloskan ke bui. Jangan sampai si anak-anak mengalami masalah sosial lainnya," ujarnya.
Menurut Netty, masyarakat di lingkungan sekitar juga harus diadvokasi agar tidak melakukan stigma negatif dan tidak melakukan tindak anarkis seperti pelabelan. Justru semua harus menyadari ini adalah masalah kita bersama, dan setiap orang harus menjalankan peran masing-masing.
Kepada DP3AKB Jabar, Netty meminta untuk menjajaki panti-panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Seperti panti-panti anak di Ciumbuleuit Bandung, Subang dan Cileungsi Bogor, serta sekolah berbasis asrama Bina Bangsa di Lembang. Ini diperlukan guna merancang upaya membangun masa depan korban usai menjalani trauma healing dan advokasi di shelter P2TP2A.
"Kan gak mungkin kita kembalikan ke rumahnya, apalagi dengan sekarang ibunya berhadapan dengan hukum," ucap Netty.
Unit Layanan Pendidikan Khusus dari Dinas Pendidikan Jabar kata Netty, dapat didedikasikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang berada dalam wilayah konflik, serta anak-anak yang putus sekolah.
Netty menilai, untuk memenuhi hak pengajaran para korban, Layanan Pendidikan Khusus harus merancang desain pendidikan anak sedemikian rupa, sehingga si anak nyaman mengikuti proses belajar mengajar. Dia menjamin biaya pendidikan para korban akan menjadi tanggungan pemerintah.
"Kira-kira fasilitas yang dimiliki oleh pemprov, yang memungkinkan menjadi tempat selanjutnya setelah selesai di P2TP2A itu yang mana? Yang jelas kita ingin hak pengajaran tetap bisa kita penuhi," katanya.
Sementara itu, sejak mulai dititipkan ke kantor P2TP2A pada Sabtu, 6 Januari lalu, jelas Netty, kondisi ketiga korban cenderung stabil. Mereka masih menampakkan sisi dan sifat umum anak-anak, seperti ceria, mau bercerita, juga senang bermain-main. "Saya perhatikan mereka memang sangat gembira," ucapnya. (*)
