TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Arsul Sani, menuturkan ada kontrak politik di balik lobi-lobi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PPP akhirnya setuju mendukung calon PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus Pane (Djarot-Sihar) pada pemilihan gubernur Sumatera Utara atau pilgub Sumut.
"Ada beberapa poin dalam kontrak politik yang kami ajukan, salah satunya pasangan Djarot-Sihar harus mengintensifkan gerakan Wakaf Alquran," kata Arsul saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 Januari 2018.
Baca: Pengamat: Djarot-Sihar Komposisi Etnik yang Pas di Pilgub Sumut
Kontrak politik itu, kata Arsul, tidak terlepas dari dinamika yang terjadi antara pengurus partai tingkat provinsi, sebelum akhirnya sepakat untuk berkoalisi dengan PDIP di Sumatera Utara. "Karena ada keberatan dari teman-teman di sana, maka kontrak politik ini berkaitan dengan umat Islam," kata Arsul.
Adapun isi kontrak politik PPP untuk Djarot-Sihar:
1. Mendukung Gerakan Nasional Wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP.
Simak: Cerita Megawati Tunjuk Djarot Saiful untuk Pilgub Sumut
2. Agar mengalokasikan lebih besar lagi dan secara khusus di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kalau menjadi gubernur dan wakil gubernur, alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren.
3. Agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minuman keras di wilayah Sumut.
Lihat: Diantar Erry Nuradi, Edy Rahmayadi Mendaftar Jadi Cagub Sumut
4. Agar kalau menang maka selama pemerintahan, indeks pembangunan sumber daya manusia harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan.
Dengan dukungan 16 kursi PDIP dan 4 kursi PPP, maka pasangan Djarot-Sihar memenuhi ketentuan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara. PDIP memang intens mendekati PPP hingga detik terakhir lantaran butuh suntikan kursi agar bisa mendaftar.
