Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilgub 2018 Ajang Pertaruhan PDIP dan Gerindra Menuju Pemilu 2019

Reporter

image-gnews
Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur  Irjen Pol Safaruddin mencium tangan Megawati Soekarno Putri saat deklarasi Cagub dan Cawagub Pilkada 2018 yang akan diusung PDIP di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, 7 Januari 2018.  PDIP mendeklarasikan 6 Cagub dan Cawagubnya. Tempo/Ilham Fikri
Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin mencium tangan Megawati Soekarno Putri saat deklarasi Cagub dan Cawagub Pilkada 2018 yang akan diusung PDIP di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, 7 Januari 2018. PDIP mendeklarasikan 6 Cagub dan Cawagubnya. Tempo/Ilham Fikri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan gubernur di 17 provinsi tahun ini menjadi ajang pertaruhan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra sebelum keduanya kembali berhadapan dalam pemilihan umum 2019. Hingga hari pertama masa pendaftaran calon kepala daerah kemarin, kedua partai hampir dipastikan akan kembali beradu di 13 provinsi.

Masing-masing pengurus pusat kedua partai tersebut mengaku memilih strategi berhadapan untuk menyiapkan pemenangan pemilihan presiden 2019. “Karena kami sudah tahu, Gerindra akan mengusung pimpinan nasional bersama PAN dan PKS,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hendrawan Supratikno, di ruang kerjanya, Senin, 8 Januari 2018.

Baca: Tak Ada Koalisi PDIP dan Gerindra-PKS di Tujuh Pilkada Jateng

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan partainya berkoalisi di empat provinsi penyelenggara pemilihan gubernur 2018 hanya karena adanya kecocokan pada figur yang diusung. Adapun perbedaan di 13 provinsi lain semata-mata untuk menyiapkan kemenangan pada 2019. “Pilkada ini merupakan satu dari lingkaran politik dengan tujuan semua partai adalah memenangkan pilpres,” kata Fadli.

Pilkada 2018 digelar di 101 daerah pemilihan. Selain menentukan 17 gubernur baru, pemungutan suara pada 27 Juni mendatang akan memilih 39 wali kota dan 115 bupati. Adapun pemilihan presiden akan berlangsung pada April 2019. Untuk sementara, Gerindra telah menyatakan akan kembali mengusung Prabowo Subianto yang kemungkinan besar berhadapan lagi dengan Joko Widodo.

Dalam pemilihan gubernur 2018, bakal calon PDIP dan Gerindra akan berhadapan di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Khusus di Riau dan Jawa Timur, Gerindra belum memutuskan pasangan calon gubernur. Adapun di empat daerah pemilihan gubernur lain kedua partai berkoalisi, yakni di Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Baca: Pilgub Jatim, Koalisi Gerindra-PKS-PAN Harus Cari Figur Kuat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hendrawan, 13 provinsi tempat pertarungan dengan Gerindra termasuk ke dalam kategori basis massa untuk persiapan pemilihan presiden. Karena itu, kata dia, penyusunan koalisi di daerah tersebut sangat memperhitungkan kedekatan ideologi partai. “Kami merangkul partai lain, karena pada pilkada 2017 banyak daerah yang kalah,” ujar dia.

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilu 2014 di 13 provinsi arena pertarungan PDIP dan Gerindra mencapai 132,15 juta orang, atau 71 persen dari jumlah total suara nasional. Tiga daerah pemilihan dengan basis suara terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan jumlah total pemilih 90,44 juta orang.

Kutub PDIP versus Gerindra juga terbentuk di dua pilkada serentak sebelumnya. Pada 2015, calon dari kedua partai berhadapan di lima dari delapan daerah pemilihan gubernur. Adapun pada 2017, PDIP dan Gerindra berhadapan di empat dari tujuh daerah. Mereka tak berlawanan hanya di enam provinsi karena berkoalisi atau salah satunya tak mengusung calon gubernur.

Dari sembilan “pertemuan” kedua partai di dua periode pilkada serentak tersebut, Gerindra mengungguli PDIP dengan skor 7-2. Calon yang didukung Gerindra kini menjabat Gubernur Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Banten. Adapun calon PDIP hanya memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Utara dan Aceh. “Pilkada tahun ini akan menjadi pertaruhan terakhir bagi kubu PDIP dan Gerindra,” kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adrian Sopa.

AGOENG 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu DKI Ungkap Modus-modus Kecurangan dalam Pemilu

33 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan sambutan dalam acara Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Kamis di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, Kamis, 2 November 2023. Acara tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu DKI sebagai upaya mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2024. ANTARA/Mecca Yumna
Bawaslu DKI Ungkap Modus-modus Kecurangan dalam Pemilu

Bawaslu DKI mengajak mahasiswa terlibat langsung dalam pengawasan Pemilu sebagai pengawas TPS. Ungkap modus-modus kecurangan dalam pemilu.


KPU Akan Memilih Petugas KPPS Berusia Maksimal 50 Tahun

55 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari membetikan keterangan saat penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Akan Memilih Petugas KPPS Berusia Maksimal 50 Tahun

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan mitigasi kematian pada petugas KPPS akan menjadi perhatian KPU. Terutama bukan berusia 50 tahun ke atas.


Ragam Slogan Meme Capres-Cawapres Fiktif Dildo Saat Pemilu 2019: Orang Miskin Dilarang Miskin

27 September 2023

Meme Nurhadi, calon presiden fiktif bersama tiga penyanyi Korea. Pasangan capres dan cawapres fiktif, Nurhadi - Aldo yang disingkat sebagai Dildo sepertinya sangat menarik hati para pengguna media sosial. Twitter/@Nurhadi_aldo
Ragam Slogan Meme Capres-Cawapres Fiktif Dildo Saat Pemilu 2019: Orang Miskin Dilarang Miskin

Pemilu 2019 boleh dibilang menjadi kontestasi Pilpres paling panas di Indonesia. Muncul capres-cawapres fiktif Nurhadi - Aldo dengan jargon satir-nya.


Sosok Nurhadi - Aldo, Capres-Cawapres Fiktif Dildo dari Koalisi Tronjal Tronjol Saat Pilpres 2019

26 September 2023

Pasangan Capres dan Cawapres Fiktif Nurhadi - Aldo.Twitter/@nurhadi_aldo
Sosok Nurhadi - Aldo, Capres-Cawapres Fiktif Dildo dari Koalisi Tronjal Tronjol Saat Pilpres 2019

Masih ingat pasangan capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo atau Dildo pada Pilpres 2019? Pasangan dari Koalisi Indonesia Tronjal-Tronjol Maha Asik.


Koalisi Semut Merah Antara PKB dan PKS: Biar Gigitannya Terasa

26 September 2023

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi (ketiga kiri) dan jajarannya menyambut kedatangan bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) serta bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kedua kiri) dalam Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut digelar untuk menentukan sikap dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Koalisi Semut Merah Antara PKB dan PKS: Biar Gigitannya Terasa

Koalisi Semut Merah sempat gagal karena PKB bergabung dengan Gerindra, kini PKB kembali bersama PKS di Koalisi Perubahan


Masih Ingat Capres-Cawapres Fiktif Dildo Nomor Urut 10 dari Koalisi Tronjal Tronjol Meriahkan Pemilu 2019?

25 September 2023

Pasangan Capres dan Cawapres Fiktif Nurhadi - Aldo.Twitter/@nurhadi_aldo
Masih Ingat Capres-Cawapres Fiktif Dildo Nomor Urut 10 dari Koalisi Tronjal Tronjol Meriahkan Pemilu 2019?

Saat Pemilu 2019 dalam tensi tinggi politik, muncul capres-cawapres fiktif Dildo (Nurhadi-Aldo) nomor urut 10 cukup meredakan ketegangan saat itu.


Ditinggal Kader-Kadernya, PSI DKI Berpotensi Kehilangan 23 Ribu Suara di Pemilu 2024

15 September 2023

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan para bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ahad, 14 Mei 2023, dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Giring Ganesha. Foto Istimewa
Ditinggal Kader-Kadernya, PSI DKI Berpotensi Kehilangan 23 Ribu Suara di Pemilu 2024

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali ditinggal kader-kadernya. Terbaru Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Idris Ahmad yang pindah ke PAN


Urutan 5 Besar Partai Politik Pada Pemilu 2019, Bisakah Diulang di Pemilu 2024?

30 Juli 2023

Warga menunjukkan jarinya usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. Pemilu dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih luar daerah hanya menggunakan EKTP tidak disertakan formulir A5 saat melakukan pencoblosan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Urutan 5 Besar Partai Politik Pada Pemilu 2019, Bisakah Diulang di Pemilu 2024?

Berikut 5 besar partai politik Pemilu 2019: PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem. Apakah kelima parpol ini bisa mengulang pencapaian pada Pemilu 2024?


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Menuju Pemilu 2024, Kapolri Minta Masyarakat Hilangkan Istilah Cebong, Kampret, dan Kadrun

26 Juni 2023

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Menuju Pemilu 2024, Kapolri Minta Masyarakat Hilangkan Istilah Cebong, Kampret, dan Kadrun

Kapolri Listyo Sigit ingin masyarakat menghilangkan istilah cebong, kampret, dan kadrun menjelang pemilu 2024. Kilas balik munculnya istilah itu.