Alasan Setya Novanto Masih Pikirkan Opsi Justice Collaborator

Terdakwa ketua DPR (non aktif) Setya Novanto, menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 3 Januari 2018. Setya Novanto diperiksa untuk penyidikan dan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, mengatakan masih mempertimbangkan opsi untuk mengajukan kliennya sebagai justice collaborator dalam mengungkap kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurut Maqdir, salah satu pertimbangannya adalah Setya tidak mau memfitnah orang lain dengan menjadi justice collaborator.

"Karena kita tidak mau bikin fitnah yang merusak harkat dam martabat orang," kata Maqdir saat dihubungi Tempo, Jumat, 5 Januari 2018.

Baca juga: Setya Novanto Belum Pasti Ajukan Diri Jadi Justice Collabolator

Setya Novanto saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Selaku anggota DPR periode 2009-2014 dan Ketua Fraksi Golkar, Setya didakwa ikut mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Bersama dengan beberapa pejabat publik dan pihak swasta lain, Setya Novanto didakwa telah merugikan negara Rp 2,3 triliun. Dalam dakwaan Setya, beberapa nama yang disebut terlibat dalam korupsi proyek e-KTP antara lain Irman, Sugiharto, Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo, Isnu Edhi Wijaya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Made Oka, Diah Anggraeni, dan Drajat Wisnu Setyawan.

Kamis lalu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan pihaknya memberi ruang kepada Setya untuk menjadi justice collaborator. Justice collaborator adalah status untuk terdakwa yang ingin bekerja sama dengan KPK mengungkap kasus korupsi yang melibatkannya. Untuk Setya, status tersebut diharapkan dapat membuka peran pihak lain yang terlibat dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Hingga saat ini, beberapa nama yang telah divonis bersalah dalam korupsi proyek e-KTP adalah dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, masing-masing dengan hukuman 7 dan 5 tahun kurungan penjara. Kemudian pengusaha Andi Narogong, yang telah menerima status justice collaborator, juga divonis 8 tahun penjara. Selain itu, Miryam S. Haryani divonis 5 tahun penjara karena memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Maqdir mengatakan orang yang telah menerima status justice collaborator sebenarnya adalah pelaku utama dalam proyek e-KTP. Sedangkan Setya Novanto dianggap hanya orang yang ikut terseret. "Setya ini orang yang keseret dan menjadi korban," ucapnya.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

13 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

46 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.