Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri Mengakui Pelayanan Publik oleh Polisi Belum Maksimal

Reporter

image-gnews
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai ketika memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 Januari 2018. Tempo/Zara
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai ketika memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 Januari 2018. Tempo/Zara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengundang Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai ke Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Januari 2018. Ombudsman diundang untuk memaparkan hasil pengawasan terhadap kinerja Polri dalam bidang pelayanan publik.

Amzulian dan seorang anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, memaparkan temuan lembaga tersebut melalui konferensi video, yang diikuti semua kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian resor seluruh Indonesia. Menurut Ombudsman, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sejak 2015 meningkat dari 61 persen menjadi 79 persen.

Baca: Ombudsman: Laporan Terbanyak untuk Polri dan Peradilan di 2017

Namun Tito mengakui masih banyak kekurangan Polri dalam hal pelayanan publik. "Kami akui memang masih banyak juga kelemahan Polri, termasuk layanan publik," ujarnya.

Tito menuturkan, dari 171 kepolisian resor yang diteliti Ombudsman, 80 persen di antaranya sudah terbilang baik dalam melayani masyarakat, seperti pelayanan surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kriminal, dan surat tanda nomor kendaraan. Namun Tito juga menyoroti 20 persen polres yang masih memiliki rapor merah. "Nanti kami jadikan bahan evaluasi apakah (rapor merah itu) karena masalah leadership, infrastruktur, atau anggaran," ucapnya.

Masyarakat, kata Tito, juga banyak memprotes soal penegakan hukum oleh Polri. Tito berujar protes tak bisa dihindari karena penegakan hukum bersifat relatif dan tak bisa menyenangkan semua pihak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Kapolri Puji 7 Inovasi Pelayanan Publik Berbasis IT Polisi

Dia mencontohkan, pelapor akan merasa puas jika kasus yang dilaporkan diproses hingga ke pengadilan, tapi menyebabkan terlapor marah. Sebaliknya, jika polisi menghentikan kasus, terlapor puas, tapi pelapornya marah. "Jadi seperti meat in the middle of sandwich. Kami berada di tengah konflik sosial," katanya.

Tito berharap tingkat kepercayaan publik kembali meningkat pada masa mendatang. "Target saya tahun ini menembus di atas 80 persen publik yang percaya polisi," tuturnya.

Terhadap capaian itu, Ombudsman memberi nilai sedang untuk kinerja pelayanan publik Polri tahun ini. Polri berada di bawah Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Presiden dalam menggaet kepercayaan publik.

Amzulian berharap hasil paparan itu melecut kinerja Polri. "Hasil ini merupakan kontribusi juga kepada Polri sebagai salah satu bahan bagi Kapolri untuk menilai jajarannya karena komitmen Kapolri harus didukung seluruh jajarannya," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

23 November 2022

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ismail Bolong, mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta.


Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

23 Agustus 2022

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI saat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

Bambang Wuryanto memastikan rapat Komisi III DPR dengan Kapolri, Rabu besok, berlangsung terbuka, bahas pembunuhan Brigadir J dan peran Ferdy Sambo.


Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

9 Agustus 2022

Kadiv Propam nonaktif, Irjen Pol Ferdy Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022. Sebelumnya menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumliu alias Bharada E sebagai tersangka.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

Peran Irjen Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J diungkap oleh ajudannya Bharada E dalam Berita Acara Pemeriksaan


Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

26 Maret 2022

Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.


Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

26 Maret 2022

Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

Kapolri menegaskan kepada pihak distributor untuk segera mendistribusikan bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.


Ada yang Korupsi Dana Bansos, Kapolri : Saya Sikat

16 Juni 2020

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ada yang Korupsi Dana Bansos, Kapolri : Saya Sikat

Jangan korupsi dana bantuan sosial, Kapolri Jenderal Idham Azis bakal menindak tegas.


Dewan Pers: Jurnalis Indonesialeaks Punya Jam Terbang Tinggi

13 Oktober 2018

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menjadi pembicara di Workshop Divisi Humas dan Wartawan Unit Mabes Polri di Hotel The Alana, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 12 Oktober 2018. TEMPO/Andita Rahma
Dewan Pers: Jurnalis Indonesialeaks Punya Jam Terbang Tinggi

Ketua Dewan Pers akan mengundang wartawan yang tergabung dalam Indonesialeaks yang mengungkap kasus dugaan suap untuk petinggi Polri.


Cerita Kapolri Tito Karnavian Tangani Pilkada Papua

28 Maret 2018

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi sambutan penandatangan Nota Kesepahaman Pengamanan di Komplek Parlemen, Jakarta,  14 Februari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Cerita Kapolri Tito Karnavian Tangani Pilkada Papua

Kapolri Tito Karnavian menuturkan sejumlah persoalan Pilkada Papua yang dihadapi ketika bertugas di sana.


Penghargaan Kapolri untuk 197 Pembongkar Kasus 1,6 ton Sabu

27 Maret 2018

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat membacakan sumpah jabatan kepada Perwira tinggi baru di Mabes Polri Jakarta, 15 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Penghargaan Kapolri untuk 197 Pembongkar Kasus 1,6 ton Sabu

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian butuh sinergi semua pihak untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman narkoba.


Kapolri Cari Strategi Atas Macet Libur Panjang di Tol Cikampek

17 Maret 2018

Kepadatan Tol Cikampek terjadi dari Cibitung sampai Cikarang Utama, hingga ke Karawang karena antrean dan penyempitan.
Kapolri Cari Strategi Atas Macet Libur Panjang di Tol Cikampek

Kapolri Tito Karnavian jelaskan bahwa jalur Jakarta-Bekasi di Tol Cikampek merupakan titik kepadatan terberat.