Jokowi Minta Pengamanan Siber oleh BSSN hingga Tingkat Privat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberi selamat kepada Mayor Jenderal Djoko Setiadi usai dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara,  Jakarta, 3 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memberi selamat kepada Mayor Jenderal Djoko Setiadi usai dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, 3 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan pengamanan cyber hingga tingkat privat. Pengamanan tidak hanya ditujukan untuk instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.

    "Beliau mengarahkan bahwa kemampuan ini di samping untuk instansi pemerintah, ke BUMN, juga ke privat. Bahkan ke warga negara," kata Djoko setelah dilantik Jokowi sebagai Kepala BSSN di Istana Negara, Rabu, 3 Januari 2018.

    Baca juga: Badan Siber dan Sandi Negara Akan Gandeng BIN, TNI, Polri

    Djoko mengatakan pengamanan cyber untuk warga negara itu adalah impian Jokowi. "Kami akan lakukan," ujarnya.

    Terkait dengan masuknya tahun politik 2018, Djoko mengatakan tak ada arahan khusus dari Jokowi untuk hal tersebut. Dia menegaskan, kehadiran BSSN berangkat dari Lembaga Sandi Negara. Sejak didirikan pada 1946 hingga saat ini, ujar Djoko, pihaknya tidak pernah berpihak kepada partai politik mana pun. BSSN tidak diatur siapa pun. Tujuan BSSN adalah mengamankan dan membantu pemerintah menangani dunia cyber.

    Menurut Djoko, fokus kerja BSSN adalah melakukan pemantauan serta mengondisikan suasana di area cyber agar betul-betul tenang dan aman. Dalam konteks pesta demokrasi, kerja BSSN dilakukan agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan baik, sehingga proses politik bisa menghasilkan pilihan yang terbaik.

    "Caranya menggunakan teknologi, mengontrol kegilaan di dunia cyber. Ini kan sangat luas. Tapi insya Allah Badan Siber akan mampu mengendalikan dan mengontrolnya," tutur Djoko setelah dilantik Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.