Badan Siber dan Sandi Negara Akan Gandeng BIN, TNI, Polri

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayor Jenderal Djoko Setiadi jelang dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, 3 Januari 2017.  TEMPO/Subekti.

    Mayor Jenderal Djoko Setiadi jelang dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, 3 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi meminta pelaku penyebar berita bohong atau hoax di media sosial menghentikan tindakannya. Sebab, akan ada tindakan bagi penyebar hoax.

    "Akan ada tindakan. Jadi, nanti kami ingatkan supaya berhenti, tidak dilanjutkan. Tapi, kalau nanti dia semakin menjadi-jadi, ya nanti ada aturannya," kata Djoko setelah dilantik menjadi Kepala BSSN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

    Baca juga: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Diberi Fasilitas Menteri

    Menurut Djoko, penyebaran hoax sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Menurut dia, hoax ada yang positif dan ada yang negatif. "Kalau itu hoax membangun, ya silakan saja. Tapi jangan terlalu proteslah, menjelek-jelekanlah. Yang tidak pantas disampaikan sebaiknya dikurangi," ucapnya.

    Lebih jauh, Djoko menuturkan, dalam kerjanya, BSSN akan melakukan koordinasi dengan institusi lain, seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara. Sebab, kemampuan cyber ada di institusi-institusi tersebut. Institusi-institusi itu akan digandeng, sehingga bisa memaksimalkan kemampuan di bidang cyber.

    Sinergitas itu, ujar Djoko, diibaratkan sebagai sapu lidi. Dengan merangkul dan memberdayakan kemampuan semua institusi, kata dia, kemampuan di bidang cyber akan lebih kuat.

    Hari ini, Presiden Joko Widodo melantik Djoko sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Djoko sebelumnya merupakan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). BSSN merupakan lembaga yang menggabungkan fungsi Lemsaneg dengan Direktorat Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.