Skenario Pilgub Sumut: Djarot, Edy Rahmayadi dan Tengku Erry

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djarot Saiful Hidayat. TEMPO/Imam Sukamto

    Djarot Saiful Hidayat. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat diprediksi akan menjadi jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018. Jika benar maju di Sumut, Djarot kemungkinan akan berhadapan dengan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi.

    Partai Gerindra secara resmi mengusung Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilgub Sumut 2018. Keputusan diambil dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Gerindra Sumatera Utara pada Sabtu, 18 November 2017. "Melalui keputusan Ketua Umum DPP Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, ditetapkan Letjend Edy Rahmayadi sebagai Calon Gubsu pada Pilgubsu 2018 mendatang," kata Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani.

    Baca: Bawaslu Godok Peraturan Pencalonan ASN, TNI, dan Polri di Pilkada

    Muzani mengatakan alasan pemilihan Edy Rahmayadi karena menurut Gerindra, Sumatera Utara butuh pemimpin yang mampu melihat segala permasalahan dengan seksama. Menurut dia, Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang menyatukan berbagai pendapat yang mungkin timbul.

    Ia pun mengatakan jika Gerindra akan terus mencari partai politik lain untuk berkoalisi untuk memenangkan Edy Rahmayadi. Selain PKS, Gerindra berharap PDIP, Golkar dan Hanura mau bergabung untuk memenangkan Edy Rahmayadi yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

    Sementara itu, PDIP justru menyodorkan nama Djarot Saiful Hidayat untuk Pilgub Sumut 2018. Partai menganggap Djarot memiliki elektabilitas dan kemampuan memimpin setelah meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017. Berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama, Djarot dikalahkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pilkada DKI Jakarta.

    Baca: Hadi Tjahjanto Akan Bahas Aturan TNI Ikut Pilkada dengan Bawaslu

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan nama Djarot mencuat saat partainya menjaring calon gubernur. Menurut dia, nama Djarot disodorkan relawan partai di Jakarta dan Sumatera Utara. “Mereka menginginkan kader internal yang sudah teruji,” kata Hasto kepada Tempo, Selasa, 26 Desember 2017.

    Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan Djarot ditugasi partai melakukan sosialisasi ke Sumatera Utara. Dari 11 partai di DPRD Sumatera Utara, menurut Basarah, PDIP dan Djarot tengah berupaya merebut hati Partai Hanura (10 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (4 kursi), yang belum menentukan calon. “Dari sisi popularitasnya, Pak Djarot sudah aman karena pernah ada di panggung nasional, yaitu pemilihan Gubernur Jakarta,” kata Basarah.

    Ia mengatakan partai akan segera memutuskan nama yang diusung pada awal Januari 2017 sebelum masa pendaftaran dibuka. Adapun Djarot telah blusukan di Sumatera Utara sejak Senin lalu dan memboyong keluarganya. Kemarin, ia berkunjung ke Pematang Siantar dan bertemu dengan kader partai. Hari ini, Djarot dijadwalkan berkunjung ke Simalungun, Tapanuli Utara, dan Samosir. “Insya Allah saya siap maju,” kata Djarot.

    Selain dua nama itu, inkumben Tengku Erry Nuradi telah mengantongi dukungan untuk maju kembali di pilgub Sumut. Partai Golkar, PKB, Nasdem dan PKPI telah menyatakan dukungan terhadapnya.

    Kader partai Nasdem ini pun telah melakukan sosialisasi mengenai rencana pencalonannya. Bahkan Bawaslu sudah akan mengirimkan surat teguran kepada Erry karena dinilai melanggar aturan kampanye. Erry disebut menggunakan slogan Sumut Paten yang dijadikan tagline penggalangan opini Tengku Erry sebagai calon petahana. "Slogan Sumut Paten kalau hendak dijadikan slogan Sumut,tentu jadi slogan pemerintah yang disahkan wakil rakyat.Tentu saja tidak bisa dijadikan tag line Tengku Erry sebagai calon gubernur Sumut 2018 - 2023," kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan.

    INDRI MAULIDAR | SAHAT SIMATUPANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.