Gubernur Ahmad Heryawan Minta Doa di Ujung Masa Baktinya

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat Yerusalem sebagai ibu kota Israel.(Foto: Dok. Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat Yerusalem sebagai ibu kota Israel.(Foto: Dok. Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher meminta doa kepada para uskup dan pendeta di gereja-gereja yang ia sambangi pada malam misa natal, Ahad, 24 Desember 2017. Aher--sapaan akrab Ahmad Heryawan--mengatakan natal tahun ini merupakan natal terakhir ia sebagai gubernur Jawa Barat.

    "Ini tahun terakhir, tentu saya minta doa kepada uskup dan kepada pendeta, untuk doa keselamatan saya bekerja sebagai gubernur selama 10 tahun, betul-betul aman selamat gak ada apapun, yang adalah torehan kebaikan dari program kerja yang mudah-mudahan dirasakan masyarakat banyak," ujar Aher saat menyambangi Gereja GKI Bandung, Ahad malam, 24 Desember 2017.

    Baca juga: Ahmad Heryawan Cerita Soal Hubungan Jawa-Sunda dan Perang Bubat

    Aher mengaku selama ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode selalu berkeliling ke gereja-gereja saat malam natal.

    "Kita punya tradisi selama ini, selama 10 tahun yah, tentu tradisi ini sebelum saya. Juga saya ini berarti yang ke 10 setiap kali malam natal saya dengan Muspida, Pangdam, Polda, Kajati, DPRD biasanya lengkap, keliling menggontrol suasana," ujar dia.

    Aher pun berharap pada Natal tahun ini, bisa menjadi momen perekat keharmonisan antar umat beragama di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia.

    "Harapan saya Jabar terus tampil sebagai provinsi yang maju mengembangkan keagamannya dengan penuh toleransi dalam konteks agama Islam dengan rahmatan lil alamin, hidup harmonis bersama anak bangsa beda etnis beda agama," kata Ahmad Heryawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.