TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan baru 70 persen warga Jawa Barat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Tapi kalau hitungan kabupaten/kotanya yang terbaik Kota Cirebon sudah 99 persen, Kota Bandung menjelang 91 persen. Di bawahnya itu Kabupaten Cirebon dan Kota Sukabumi. Mudah-mudahan banyak yang menyusul,” kata Ahmad di sela peringatan Hari Kesehatan Nasional di Bandung, Senin, 13 November 2017.
Baca juga: Jawa Barat Jadi Proyek Percontohan Program BPJS
Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan pemerintah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mempercepat target universal health coverage (UHC) JKN-KIS. “Kalau sudah sampai di angka 99 persen, sudah masuk kategori universal health coverage. Target nasional itu 2019 oleh pemerintah. Kalau kita bisa 2018, kenapa tidak,” ucapnya.
Menurut Aher, di seluruh Indonesia, baru tiga pemerintah daerah yang sudah masuk kategori UHC tersebut. “Yogyakarta, Semarang, dan Kota Cirebon. Alhamdulillah ada yang mewakili Jawa Barat.”
Aher mengatakan pemerintah provinsi akan membantu percepatan target UHC itu. “Pemerintah provinsi mendorong percepatan ini lewat Dinas Kesehatan masing-masing untuk memantau, mendorong, dan sosialisasi. Semakin banyak pesertanya, semakin ringan bayarnya, semakin meng-cover banyak orang,” ujarnya.
Pemerintah Jawa Barat sendiri memberikan subsidi hingga 40 persen bagi warga tidak miskin untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Kita punya program Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah, kerja sama provinsi dan kabupaten/kota. Selama ini provinsi meng-cover 40 persen dari seluruh pembiayaan, 60 persen oleh kabupaten/kota masing-masing. Setara Rp 225 miliar sampai Rp 250 miliar setiap tahun,” kata Aher.
Aher mengatakan saat ini yang perlu didorong adalah keanggotaan peserta mandiri untuk program JKN-KIS. “Bagi masyarakat yang mampu justru sangat mulia kalau dia mengambil program mandiri, karena dia sudah sadar betul kesehatan sangat penting. Dampaknya, ketika dia sakit, akan ter-cover. Ketika orang lain sakit, dia membantu orang lain,” tuturnya.
Dia berharap, selain Kota Cirebon, sejumlah daerah akan menyusul masuk kategori UHC di Jawa Barat. Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, serta Kota Sukabumi diharapkan bisa secepatnya menyusul Kota Cirebon. “Mudah-mudahan banyak yang menyusul di 2018 dan sisanya pada 2019,” kata Aher.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison mengatakan data kepesertaan per 31 Oktober di Jawa Barat sudah menembus 30,777 juta orang dari 43,74 juta penduduk Jawa Barat. “Atau sekitar 70,36 persen,” katanya di Bandung, Senin.
Edison mengatakan porsi peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah, baik lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menembus 14 juta orang. Selebihnya pekerja serta peserta mandiri. Jumlah peserta mandiri berada di porsi paling kecil. “Di Jawa Barat itu angka peserta mandirinya sekitar 2,5 juta orang,” ujarnya.
Menurut Edison, peserta mandiri ini pun belum semuanya rutin membayar iuran. “Di Jawa Barat tingkat kolektivitasnya 53 persen. Artinya, ada masyarakat yang saat sakit baru datang ke kantor (melunasi iurannya). Artinya, ada 47 persen yang menjadi tantangan kami menagih iurannya.”
Edison berujar, dengan asumsi penduduk Jawa Barat yang dipimpin Ahmad Heryawan itu menembus 43 juta orang, masih tersisa 12 juta orang yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Dia meyakini yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan itu merupakan warga yang berusaha di sektor mikro atau di sektor informal.
AHMAD FIKRI
