Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Mendorong Tiga Perwira Tingginya Maju di Pilkada 2018

Reporter

image-gnews
KaKorps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail (kiri) bersama Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menunjukkan jenis senjata pelontar granat superti barang yang masih tertahan di kepabeanan Bandara Soetta ketika memberikan keterangan di Mabes Polri, Sabtu (30/9). Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan jika pembelian senjata yang didatangkan dari Bulgaria itu sesuai sesuai dengan prosedur. ANTARA FOTO
KaKorps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail (kiri) bersama Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menunjukkan jenis senjata pelontar granat superti barang yang masih tertahan di kepabeanan Bandara Soetta ketika memberikan keterangan di Mabes Polri, Sabtu (30/9). Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan jika pembelian senjata yang didatangkan dari Bulgaria itu sesuai sesuai dengan prosedur. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Tiga perwira tinggi Polri harus mengundurkan diri jika Komisi Pemilihan Umum Daerah menetapkannya sebagai pasangan calon pada Pilkada 2018.

 “Begitu ditetapkan sebagai calon otomatis harus mengundurkan diri,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum, Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta pada  Jumat 22 Desember 2017.

Baca juga: Diusung PDIP, Komandan Brimob Polri Siap Mundur dari Jabatan

Martinus menjelaskan ketiga perwira tinggi itu sudah berkomunikasi secara lisan dengan pimpinan Polri. Bahkan pihak Polri mendorong pencalonan itu.  "Dan kita mendorong, pasti diizinkan Pak Kapolri."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, sampai saat ini ada tiga perwira tinggi Polri yang terpantau bakal maju pada Pilkada 2018. Ketiganya adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin, Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail dan Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

Irjen Pol Safaruddin kabarnya maju sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur melalui PDIP.  Partai berlambang Banteng  ini telah memutuskan mengusung Murad Ismail sebagai bakal calon Gubernur Maluku, berpasangan dengan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno.

Sementara itu, Anton Charliyan kabarnya diusung sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018. Anton memang pernah menjadi Kepala Polda Jawa Barat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

1 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

Beberapa indikator Pilkada 2024 berhasil, antara lain partisipasi generasi muda sebagai pemilih terbesar dan mematuhi aturan oleh semua pihak terlibat


Nama 16 Anggota Polri yang Lolos Tahapan Administrasi Seleksi Capim KPK, Termasuk Para Jenderal Polisi

17 jam lalu

Kolase foto dari Kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube
Nama 16 Anggota Polri yang Lolos Tahapan Administrasi Seleksi Capim KPK, Termasuk Para Jenderal Polisi

Seluruh anggota Polri yang mendaftarkan diri, yakni 16 orang, dinyatakan lolos dalam tahapan administrasi seleksi Capim KPK. Terdapat para jenderal.


Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti potensi dampak negatif dari RUU TNI dan Polri terhadap profesionalisme dan netralitas TNI - Polri. Ini selengkapnya


KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

1 hari lalu

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

KPK mencegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang dalam kasus Harun Masiku.


LP3HI Berikan 2 Bukti Tambahan di Sidang Praperadilan Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani

2 hari lalu

Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho (dua dari kiri) bersalaman dengan hakim ketua, Florensani, dalam sidang putusan praperadilan kasus video porno Luna Maya dan Cut Tari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus 2018. Luna dan Cut masih menyandang status sebagai tersangka, sementara Ariel NOAH telah diganjar hukuman 3,5 tahun penjara. TEMPO/Fakhri Hermansyah
LP3HI Berikan 2 Bukti Tambahan di Sidang Praperadilan Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani

Berdasarkan penjelasan LP3HI, kedua situs judi online yang dipromosikan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani masih bisa dibuka tanpa menggunakan VPN.


4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

2 hari lalu

Kolase foto dari Kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube
4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

4 anggota Polri yang mendaftar calon pimpinan atau capim KPK lolos seleksi administrasi. Siapa saja?


Polri Klaim Kasus Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Masih Diselidiki

2 hari lalu

Aktris Wulan Guritno usai menjalani pemeriksaan soal dugaan mempromosikan situs judi online di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Setelah diperiksa kurang lebih 7 jam, Wulan hanya mengaku lega karena telah diberi ruang untuk mengklarifikasi kasus tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polri Klaim Kasus Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Masih Diselidiki

Tim hukum Polri menilai gugatan praperadilan kasus promosi judi online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani merupakan nebis in indem.


Cara Lansia Dapatkan Potongan Harga Tiket Kereta Api dari PT KAI

2 hari lalu

Calon penumpang antri mencetak tiket di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2024. Jelang Libur Idul Adha 1445 Hijriyah dan pada Periode Libur Panjang Akhir Pekan, Sekitar 165 Ribu Tiket KA dari Daop 1 Jakarta Sudah Dipesan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengoperasikan 8 KA Tambahan di bulan Juni 2024 untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan pada libur Hari Raya Idul Adha. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cara Lansia Dapatkan Potongan Harga Tiket Kereta Api dari PT KAI

PT KAI berikan tarif reduksi atau potongan harga tiket kereta api untuk lansia. Perhatikan 15 tahapannya.


Total Jumlah Capim KPK 318 Orang: Sudirman Said dan 4 Eks Pegawai KPK, Siapa dari Polri dan Kejaksaan Agung?

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
Total Jumlah Capim KPK 318 Orang: Sudirman Said dan 4 Eks Pegawai KPK, Siapa dari Polri dan Kejaksaan Agung?

Pendaftar untuk Capim KPK mencapai 318 orang dan calon Dewas KPK sebanyak 207 orang. Siapa saja mereka selain Sudirman Said?


Staf Hasto Kristiyanto Dicekal, Kuasa Hukum: Tidak Jelas Pertimbangannya

3 hari lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK karena menyita satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Dicekal, Kuasa Hukum: Tidak Jelas Pertimbangannya

Tim Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap KPK yang mencekal Kusnadi ke luar negeri.