Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Umumkan 5 Pasangan Calon untuk Pilkada 2018, Awal Januari

Reporter

image-gnews
Ketua Umum PDIP, Megawati didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Krisyanto dan Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah usungan PDIP di Wisma Kinasih, 12 Desember 2017. TEMPO/Irsyan
Ketua Umum PDIP, Megawati didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Krisyanto dan Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah usungan PDIP di Wisma Kinasih, 12 Desember 2017. TEMPO/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mengumumkan lima pasangan calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah 2018 pada awal Januari mendatang.

"Januari nanti akan diumumkan secara bersamaan," kata Hasto di sela diskusi bertajuk Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 di Hotel Acacia, Jakarta pada Kamis, 21 Desember 2017. Kelima calon tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.

Baca: Sekjen PDIP: Koalisi dengan Golkar di Pilkada Jabar Terbuka Lebar

Hasto mengatakan, sampai saat ini PDIP sudah memiliki calon-calon internal untuk kelima daerah tersebut. Namun, kata dia, partainya tidak menutup pintu bagi calon-calon dari luar partai yang memiliki potensi.

Ia belum menjelaskan detail perihal koalisi yang akan dijalin di lima daerah tersebut. Untuk Jawa Barat, Hasto mengatakan, PDIP kemungkinan berkoalisi dengan Partai golkar. Menurut dia, dialog secara intens mengenai koalisi itu sudah dilakukan antara kedua partai baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun kota. "Partai Golkar membuka ruang kerja sama, maka kami juga membuka ruang itu untuk berdialog," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pada Ahad, 17 Desember 2017, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk empat provinsi, yaitu Riau, Sulawesi Utara (Sultra), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Baca juga: 74 Calon Kepala Daerah PDIP Dapat Wejangan dari Megawati 

Untuk Sulawesi Tenggara, PDIP mengusung pasangan Asrun-Hugua. Untuk Riau, PDIP mengusung inkumben Arsyadjuliandi Rachman yang berpasangan dengan kader PDIP, Suyatno. Untuk Provinsi Maluku, PDIP menyiapkan Inspektur Jenderal Murad Ismail-Barnabas Orno. Sementara untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur PDIP mengusung Marianus Sae-Emilia J. Nomleni.

Di empat provinsi itu, PDIP tidak dapat mengusung calon gubernur sendiri sehingga harus berkoalisi. Sebab, PDIP tidak mempunyai 20 jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen suara di pemilu legislatif, sesuai persyaratan seperti ditulis dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Di Riau, PDIP memiliki sembilan kursi, di Sulawesi Tenggara memiliki lima kursi, di Maluku ada tujuh kursi. Sedangkan Nusa Tenggara Timur, PDIP memiliki sepuluh kursi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.