TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sedang melakukan konsolidasi di tubuh militer. Keputusan Hadi membatalkan mutasi 16 perwira tinggi dan menengah pada Selasa, 19 Desember 2017, dianggap tepat untuk meningkatkan soliditas petinggi militer. “Hadi hanya memperbaiki keputusan yang tidak beres sebelumnya,” kata pengamat militer yang juga Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, Rabu, 20 Desember 2017.
Sebanyak 16 perwira tinggi dan menengah dimutasi oleh pendahulu Hadi, Jenderal Gatot Nurmantyo, pada Senin dua pekan lalu. Ketika itu Gatot juga merombak 69 pos jabatan militer lainnya. Keputusan Gatot ini dikritik banyak kalangan lantaran dilakukan hanya empat hari sebelum Presiden Joko Widodo melantik Hadi, yang ketika itu telah diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai calon Panglima TNI.
Baca: Pengamat: Keputusan Hadi Tjahjanto Menganulir Mutasi Pati Tepat
Dalam keputusan pada Selasa, 19 Desember 2017, Hadi di antaranya membatalkan pencopotan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letnan Jenderal Edy Rahmayadi. Sebelumnya, Gatot memindahkan Edy ke jabatan Perwira Tinggi Mabes TNI Angkatan Darat dengan alasan pensiun dini. Selain terhadap Edy, Hadi menganulir pergantian pejabat Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI Angkatan Laut dari Mayor Jendral Bambang Suswantono kepada Brigadir Jenderal Hasanudin.
Seorang pensiunan jenderal bintang tiga mengatakan pergantian Pangkostrad dan Dankormar merupakan salah satu keputusan Gatot yang dipersoalkan sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut. “Mereka yang meminta mutasi dikaji ulang karena tidak mempertimbangkan rekomendasi dari petinggi kedua matra,” ujarnya.
Pangkostrad dan Dankormar merupakan jabatan sangat strategis di tubuh TNI. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI, jabatan Panglima Kostrad adalah satu dari delapan pos Komando Utama Operasi yang kekuatannya dikendalikan langsung Panglima TNI meski di bawah pembinaan Kepala Staf Angkatan Darat. Adapun Komandan Korps Marinir berada di bawah kendali Kepala Staf Angkatan Laut. “Konsolidasi dengan para kepala staf harus ditempuh untuk mensolidkan seluruh satuan TNI,” kata sumber Tempo tadi.
Baca: DPR: Panglima Hadi Tjahjanto Berwenang Batalkan Mutasi Pati TNI
Gatot menampik keputusan terakhirnya sebagai Panglima TNI, dua pekan lalu, bermasalah. Dia mengklaim keputusan mutasi diambil dalam rapat yang juga dihadiri seluruh kepala staf, termasuk Hadi, yang waktu itu masih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. “Tanpa itu, saya salah,” katanya kepada Tempo, Rabu, 20 Desember 2017.
Marsekal Hadi Tjahjanto enggan menjelaskan detail alasannya menganulir keputusan Gatot. Dia hanya memastikan pembatalan mutasi dilakukan setelah ada evaluasi terhadap kualifikasi para perwira. “Pengisian jabatan harus sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan pada profesionalitas dan merit system,” kata dia. “Enggak mengenal like or dislike.”
Baca: Marsekal Hadi Anulir Mutasi Perwira TNI, JK: Itu Masalah Internal
Dalam kunjungan kerjanya di Sorong, Rabu, 20 Desember 2017, Presiden Joko Widodo enggan mengomentari persoalan mutasi perwira TNI tersebut. Begitu pula Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Itu urusan internal TNI,” kata Kalla di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.
ZARA AMELIA | IRSYAN HASYIM | ISTMAN
