Menag Lukman Hakim: Pelaku LGBT Perlu Diayomi, Bukan Dikucilkan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan dalam konferensi pers Sidang Itsbat Awal Syawal 1437 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 4 Juli 2016. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan dalam konferensi pers Sidang Itsbat Awal Syawal 1437 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 4 Juli 2016. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta seluruh umat beragama tak mengucilkan dan menjauhi para pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT serta pelaku kumpul kebo. Menurut Lukman, mereka seharusnya dirangkul. "Mereka perlu diayomi. Bukan dikucilkan dan dijauhi," kata Lukman seusai membuka Gebyar Kerukunan 2017 di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, Senin 18 Desember 2017.

    Umat beragama, kata Lukman Hakim, wajib mengajak umat yang menyimpang dari ajaran agama untuk kembali ke jalan yang benar. Ia juga meminta para pemuka agama akif secara perlahan merangkul dan memberikan pengertian kepada pelaku tindak LGBT dan kumpul kebo agar kembali mengikuti ajaran agama yang baik dan benar.

    Baca juga: Soal LGBT, Menteri Lukman: Perkuat Peran Keluarga

    "Agama itu mengajarkan, kalau kita tahu bahwa katakanlah tindakan yang mereka lakukan sesat, kita mempunyai kewajiban untuk mengajak ke jalan yang benar," kata Lukman.

    Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan guru besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti untuk meluaskan makna pasal asusila dalam Kitab Undang-undang nomor 284,285 dan 292. Euis berharap dalam gugatannya kaum LGBT dan kumpul kebo bisa masuk delik pidana dan bisa dipenjara. Penolakan itu berdasarkan karena kewenangan menambah unsur pidana baru ada di tangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Lukman Hakim mengatakan tak ada satupun norma hukum atau agama yang melegalkan tindakan LGBT dan kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

    Baca juga: Dede Oetomo Komentari Putusan MK yang Tolak Kriminalisasi LGBT

    Dari sisi hukum dan agama, perilaku menyimpang LGBT yang menyukai sesama jenis-jelas tidak dibenarkan. "Lihat undang-undang perkawinan. sah apabila terjadi perkawinan antara dua kelamin yang berbeda menurut ajaran agama," kata Lukman


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?