MK Putuskan Pegawai Boleh Menikah dengan Teman Sekantor

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Hakim konsitusi Arief Hidayat bersama anggota hakim konstitusi, saat menggelar sidang uji materi UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 ayat 1, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 19 Juli 2017. Selain itu, MK menolak permohonan uji materi terkait kewajiban cuti petahana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaMahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa pekerja dalam satu perusahaan boleh terikat perkawinan sehingga membatalkan pembatasan yang termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua majelis hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di gedung MK Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

Dalam putusan Mahkamah tercantum bahwa frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama" dalam ketentuan a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca juga: MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP

Pembatasan yang termuat dalam ketentuan a quo dinilai Mahkamah tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

"Karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan a quo," ujar hakim Konstitusi membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.

Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan a quo telah menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, sehingga tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah dan konstitusional.

Terkait dengan tujuan ketentuan a quo yang dikatakan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan, Mahkamah berpendapat bahwa alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

"Potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil satu keputusan internal perusahaan, dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi," ujar hakim Konstitusi.

Mahkamah juga menilai bahwa dalam ketentuan a quo pekerja atau buruh adalah pihak yang berada dalam posisi lebih lemah karena menjadi pihak yang membutuhkan pekerjaan.

Baca juga: Satu Penggugat Perpu Ormas Cabut Permohonan di MK

Dalam kondisi ini, Mahkamah berpendapat bahwa filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi.

Oleh sebab itu, Pasal 153 ayat (1) Huruf f UU Ketenagakerjaan secara keseluruhan sekarang dibaca, "pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan... f. pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan."

Permohonan uji materi ke MK ini diajukan oleh Jhoni Boetja dan tujuh rekannya, sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang Serikat Pekerja PLN, yang merasa dirugikan dengan ketentuan a quo.






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

8 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

16 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

21 jam lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

1 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

2 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

4 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

4 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi