TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR yang juga politikus Partai Golkar Mahyudin mengunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu, 13 Desember 2017. Salah satu topik bahasan dalam pertemuan itu adalah situasi Golkar, terutama perihal siapa yang pantas menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pergantian itu.
"Idealnya, menurut Wapres Jusuf Kalla, harus musyawarah nasional luar biasa dulu baru penetapan ketua DPR," ujar Mahyudin seusai bertemu Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.
Baca: Soal Pengganti Setya Novanto, Pimpinan DPR Tak Akan Ikut Campur
Pencarian Ketua DPR baru sempat menimbulkan konflik di tubuh Golkar. Sejumlah kader Partai Golkar menolak keras penunjukkan Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR oleh Setya.
Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, misalnya, menganggap menganggap penunjukan Aziz tersebut adalah upaya Setya mempertahankan pengaruhnya. Sejumlah anggota DPR dari Fraksi Golkar juga menolak penunjukkan Aziz.
Mahyudin menjelaskan, sebenarnya mekanisme penunjukkan Aziz oleh Setya tak salah. Sebab, sesuai aturan, penunjukan Ketua DPR ada di partai yang fraksinya memenangkan paket pemilihan ketua.
Namun, dia menambahkan, penunjukan itu dirasa tak ideal. Sebab, saat ini di internal Golkar tengah mendorong pelaksanaan munaslub Golkar untuk menentukan ketua umum baru pengganti Setya. Alasan lain, dikhawatirkan, setelah ada ketua baru, Aziz akan langsung digantikan ketika masa kepemimpinannya masih seumuran jagung.
Baca: JK: Penunjukan Ketua DPR oleh Setya Novanto Langgar Aturan
"Maksudnya, bisa saja ketua umum baru akan mengadakan pergantian lagi. Dan, tidak elok kalau Ketua DPR hanya menjabat setengah bulan lalu ganti lagi. Jadi, idealnya, kalau menurut JK, munaslub dulu," tutur Mahyudin.
Ditanyai situasi di Golkar saat ini, Mahyudin mengatakan internal partai akan menggelar rapat pleno soal Ketua DPR dan munaslub. Hal itu membuka kemungkinan sidang Paripurna DPR dan munaslub bisa digelar di waktu yang berdekatan.
"Dinamis sekali apakah nanti duluan munaslubnya (soal ketua umum) atau sidang paripurna DPR (soal Ketua DPR). Kalau munaslub Golkar sebelum masa sidang DPR berikutnya di tahun 2018, mungkin saja bisa ada perubahan penetapan ketua DPR," ujarnya.
