Soal Pengganti Setya Novanto, Pimpinan DPR Tak Akan Ikut Campur

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kanan) dan Fahri Hamzah (kiri) mengangkat tangan bersama seusai memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 18 Juli 2017. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pimpinan DPR tidak akan ikut campur terkait calon pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Pimpinan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi Partai Golkar.

"Siapapun pengganti Pak Novanto menjadi ranah Fraksi partai Golkar sehingga pimpinan DPR tidak akan ikut campur," kata Taufik di Jakarta pada Selasa, 12 Desember 2017.

Baca: Nurdin Halid: Rapat Pleno Bahas Pengganti Setya Novanto di DPR

Taufik mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat resmi pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR pada Senin pagi, 11 Desember 2017. Para pimpinan pun langsung membahasnya dalam rapat pimpinan.

Dalam rapat pimpinan tersebut, kata Taufik, hadir pula Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR untuk mengkaji dari semua sisi termasuk Tata Tertib dan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Baca: Fadli Zon Jadi Pelaksana Tugas Ketua DPR Gantikan Setya Novanto

"Surat pengunduran diri dilampiri surat-surat lain, ada sekitar enam surat dari Fraksi Partai Golkar dan DPP Partai Golkar," kata Taufik.

Politisi PAN itu mengatakan rapat pimpinan DPR disepakati perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk disampaikan ke pimpinan fraksi-faksi dalam Rapat Pengganti Bamus, Hal itu menurut dia karena pimpinan DPR hanya meneruskan surat-surat masuk ke mekanisme berikutnya ke Bamus.

"Rapat Pengganti Bamus berjalan biasa saja karena perbedaan pandangan dan penyampaain persepsi itu merupakan bagian dalam dinamika sehingga alhadmdulillah disepakati musyawarah mufakat," kata Taufik.

Taufik mengatakan dari 10 fraksi yang dimintai pendapatnya, dari awal semua fraksi menilai dinamika di Fraksi Golkar jadi bagian yang tidak perlu diperpanjang dan bukan dalam ranah di Badan Musyawarah. Maka figur pengganti Setya Novanto akan diserahkan ke Fraksi Golkar.






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

6 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

18 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

19 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

20 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

25 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

32 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

32 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

46 hari lalu

Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

Menurut Puan Maharani, Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

51 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

17 Juli 2022

Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.