TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat ada lebih dari lima peristiwa yang menunjukkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo turut serta dalam arus politik nasional. Di antaranya adalah statemen Gatot mengenai hak politik bagi anggota TNI, hadir dalam demonstrasi 212, hadir dalam rapat Partai Golkar, dan pernyataannya bahwa politik Panglima adalah politik negara.
Catatan itu tercantum dalam laporan KontraS berjudul "Tentara Profesional dalam Tarik Ulur Politik Nasional" untuk menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-72 pada 5 Oktober 2017, Rabu, 3 Oktober 2017. Dalam laporan itu KontraS mengumumkan catatan bagi kinerja Panglima TNI beserta lembaga yang dipimpinnya.
Baca:
Anggota Komisi I: Polemik Panglima TNI Bukan ...
Menyaksikan Upacara HUT TNI, Warga Datang Sejak Dini Hari
Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi, Puri Kencana Putri mengatakan bahwa kegaduhan nasional yang muncul akibat perkataan-perkataan Gatot berkaitan dengan ketidakmampuan sipil mengontrol perilaku militer. Menurut Puri, hal ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara yang menjadi panglima tertinggi.
"Presiden ini rutin enggak komunikasi? Dalam arti apa semua proses koordinasi, komunikasi dan evaluasinya juga sudah ditempuh?," kata Puri ketika dihubungi oleh Tempo pada Selasa, 4 Oktober 2017.
Baca juga:
Pengakuan Madun Hariyadi, Pelapor Ketua KPK Agus Rahardjo ...
Dosen Unair: Gelar Doktor HC Muhaimin Terasa Transaksional ...
Panglima TNI menjadi sorotan setelah sebelumnya, menginstruksikan semua jajaran di lembaganya untuk menonton kembali film Pengkhiatan G30S PKI. Pernyataan Panglima TNI mengenai impor senjata juga menjadikannya sorotan publik. Pernyataan Gatot tentang impor senjata ini membuat hubungan antara TNI dan Kepolisian menjadi tegang.
