Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Tagih Keseriusan Prabowo dalam Penegakan HAM

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, akan menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) di masa pemerintahannya. Menurut dia, komitmen pemerintah tersebut sudah terlihat dengan dibentuknya Kementerian HAM.

“Presiden sudah memutuskan membentuk Kementerian HAM. Tinggal bagaimana para menteri menjalankan penugasan dari presiden,” kata Andreas saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.

Andreas enggan berkomentar lebih jauh soal Prabowo yang tidak menyinggung soal HAM dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. “Ya, kita akan melihat bagaimana komitmen pemerintah nanti. Apa yang disampaikan dalam pidato, itu akan menjadi pegangan kita,” ujarnya.

Di lain sisi, Andreas mengatakan dengan adanya Kementerian HAM, program dan kebijakan pemerintah ke depannya diharapkan lebih mengedepankan perspektif HAM. Untuk itu, dia mendorong agar restrukturisasi kementerian hasil pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM itu bisa dipercepat.

“Restrukturisasi ini adalah hal yang paling menyita waktu dan tenaga, dan ini harus segera dilakukan,” kata Andreas.

Andreas mengatakan saat ini baru ada satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian HAM. Saat ditanya soal rincian struktur kelembagaan kementerian yang dipimpin Natalius Pigai itu, Andreas mengatakan akan membahasnya di Komisi XIII.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Nanti kami akan mendengarkan seperti apa struktur Kementerian HAM ini, setelah itu baru diputuskan apakah penyusunan struktur ini memerlukan perubahan regulasi atau bagaimana, nanti akan dibahas,” katanya.

Koordinator KontraS, Dimas Agus Arya, mengatakan penegakan HAM di masa pemerintahan Prabowo bergantung pada kemauan politik. Terlebih, kata Dimas, pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan rumah yang ditinggalkan Jokowi dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung selesai.

“Apakah ada kemauan politik dari Prabowo untuk menuntaskan ini di pemerintahannya?”kata Dimas.

Kendati demikian, Dimas mengatakan upaya penegakan dan pengusutan pelanggaran HAM berat mesti didorong secara konsisten lewat parlemen. Salah satu dorongan yang bisa dilakukan DPR, kata Dimas, yakni menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dengan mendesak pemerintah membentuk lembaga pengadilan HAM ad hoc. 

“Dasar hukumnya sudah jelas sehingga tidak perlu membuat regulasi baru. Tinggal mengacu pada Undang-Undang tentang Pengadilan HAM,” katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Yasonna Laoly Minta Realistis

15 menit lalu

Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Yasonna Laoly Minta Realistis

Politikus PDIP Yasonna Laoly menilai usulan Menteri HAM Natalius Pigai agar anggaran kementeriannya ditambah menjadi Rp 20 triliun tidak realistis


Lawatan Pertama ke Luar Negeri sebagai Presiden, Negara Mana Saja yang akan Dikunjungi Prabowo?

16 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Lawatan Pertama ke Luar Negeri sebagai Presiden, Negara Mana Saja yang akan Dikunjungi Prabowo?

Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi beberapa negara dan juga forum internasional seperti KTT APEC dan KTT G20.


Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berencana Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Ini Alasannya

17 menit lalu

Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada jajaran pejabat Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024). ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan RI.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berencana Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Ini Alasannya

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menilai perlu adanya perbaikan organisasi dalam menerapkan sentralisasi kebijakan pertahanan negara.


Natalius Pigai Sebut Tak Punya Program 100 Hari Kerja: Kami Fokus Lima Tahun Kalau Dipertahankan

40 menit lalu

Menteri HAM Natalius Pigai (kanan) dan Wakil Menteri HAM Mugiyanto (tengah) mengunjungi kantor baru mereka di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Natalius Pigai Sebut Tak Punya Program 100 Hari Kerja: Kami Fokus Lima Tahun Kalau Dipertahankan

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan lembaganya berkomitmen memastikan setiap kebijakan memiliki perspektif hak asasi manusia.


Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

46 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta.


Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

1 jam lalu

Ilustrasi debt collector atau penagih utang. Shutterstock
Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

Berita terkini ekonomi bisnis antara lain tentang pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait pemutihan utang petani, nelayan.


Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

1 jam lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


BNPT Komitmen Jaga Ideologi Negara Sesuai dengan Arahan Presiden

2 jam lalu

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono, saat diwawancarai pewarta yang meliput Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan BNPT di Ruang Rapat Pansus DPR RI, pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dok. BNPT
BNPT Komitmen Jaga Ideologi Negara Sesuai dengan Arahan Presiden

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jendral Polisi, Eddy Hartono mengatakan, BNPT berkomitmen untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, terkhusus dalam hal pentingnya menjaga keutuhan negara.


Menteri PU Sebut Prabowo Ingin Percepat Pembangunan Giant Sea Wall dan Libatkan Swasta

2 jam lalu

Dody Hanggodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri PU Sebut Prabowo Ingin Percepat Pembangunan Giant Sea Wall dan Libatkan Swasta

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW). Proyek tanggul raksasa ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.


PT Pindad Tunggu Tindak Lanjut Pengadaan Maung untuk Mobil Dinas

2 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
PT Pindad Tunggu Tindak Lanjut Pengadaan Maung untuk Mobil Dinas

Mobil dinas Maung yang akan dipakai para menteri-menteri ini kedepannya akan menggunakan skema beli bukan sewa.