Minggu, 22 September 2019

Begini Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Hadi Tjahjanto

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot. Pada 2015, Hadi Tjahjanto diminta untuk menjadi sekretaris militer presiden. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot. Pada 2015, Hadi Tjahjanto diminta untuk menjadi sekretaris militer presiden. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu, 6 Desember 2017. Menurut Meutya, tes ini posisinya strategis karena semua anggota fraksi memiliki hak bertanya sehingga pertanyaan akan sangat luas.

    “Tidak ada larangan untuk bertanya apa pun yang terkait dengan calon panglima TNI tentu, terkait dengan tugas beliau. Track record, personal, catatan terkait, serta visi misi menjadi salah satu yang utama untuk diketahui,” jelas Meutya di kantor DPR RI, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

    Baca: DPR Akan Tanyakan Kedekatan Hadi Tjahjanto dengan Presiden Jokowi

    Penyampaian visi misi nantinya akan dilakukan secara terbuka. Sedangkan, strategi dan sesi tanya jawab akan dilakukan secara tertutup.

    Meutya mengungkapkan materi fit and proper test berasal dari kajian data terkait calon panglima TNI yang masuk ke Komisi Pertahanan DPR, masukan dari masyarakat dan juga lampiran yang disertakan dalam surat Presiden Joko Widodo yang sudah dilengkapi dengan data-data mengenai calon panglima yang baru. "Kalau semua lancar seharusnya sebelum reses kita sudah memilih Panglima baru," katanya."

    Materi utama yang akan ditanyakan kepada Marsekal Hadi adalah soal kesinambungan rencana modernisasi Alutsista, bagaimana pengelolaan formasi SDM dalam tubuh TNI yang diketahui terjadi penumpukan perwira menengah, akuntabilitas dan transparansi anggaran.

    Baca: Jadi Calon Panglima TNI, Begini Karier Marsekal Hadi Tjahjanto

    Setelah pemaparan dari calon Panglima TNI, akan ada sesi pendalaman. Kemudian Komisi I DPR akan menggelar rapat internal untuk membahas hasil tes. Nantinya, dia menambahkan, akan langsung diputuskan apakah menerima usulan calon Panglima dari Presiden atau tidak.

    Setelah selesai uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi Tjahjanto, nantinya Badan Musyawarah akan menggelar paripurna untuk membahas hasil tersebut sehingga Panglima TNI baru bisa langsung dilanik oleh Presiden Jokowi.

    SATRIA DEWI ANJASWARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.