Nurdin Halid: Golkar Harus Segera Ganti Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) dan DPP Partai Golkar Nurdin Halid (ketiga kiri) beserta jajaran pengurus Partai Golkar memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 11 Oktober 2017. TEMPO/Syafiul Hadi

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) dan DPP Partai Golkar Nurdin Halid (ketiga kiri) beserta jajaran pengurus Partai Golkar memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 11 Oktober 2017. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setya Novanto. Sebab, elektabilitas Partai Golkar tergerus hingga di angka 10,9 persen, menurut survei yang dilakukan Poltracking Indonesia.

    "Tidak ada pilihan, Partai Golkar harus melakukan konsolidasi organisasi. Artinya harus munaslub dan melahirkan pemimpin baru,” kata Nurdin seusai acara rilis survei Poltracking Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 26 November 2017.

    Baca juga: Nusron Wahid: Airlangga Hartarto Kandidat Kuat Pengganti Setya

    Berdasarkan survei Poltracking, elektabilitas Golkar menempati posisi ketiga di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra. Kedua partai itu masing-masing memperoleh angka 23,4 persen dan 13,6 persen. Padahal, pada pemilihan umum legislatif 2014, Golkar berada di posisi kedua di bawah PDIP dengan perolehan suara 14,75 persen.

    Survei Poltracking dilaksanakan pada 8-15 November 2017 di 34 provinsi di Indonesia. Survei melibatkan 2.400 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error plus-minus 2 persen.

    Baca juga: Zainal Bintang Dorong Munaslub Gokar Lengserkan Setya Novanto

    Nurdin mengatakan angka tersebut tidak mengagetkan. Dia menyadari saat ini Golkar mengalami penurunan elektabilitas. Ini terkait dengan status Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Namun, menurut Nurdin, elektabilitas Golkar akan naik jika partai berlambang pohon beringin tersebut telah melakukan konsolidasi nasional dengan menggelar munaslub dan memilih pemimpin baru. "Ketika keluar dari badai, insya Allah Partai Golkar akan bisa meningkat," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.